Permasalahan tentang jumlah populasi penduduk telah menjadi isu yang mulai diperhatikan saat ini. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara tentunya akan membuat masalah yang dihadapi semakin kompleks. Hal ini terkait dengan tugas negara untuk menciptakan kesejahteraan dan melayani kebutuhan warganya. Salah satu masalah yang dilahirkan adalah masalah identitas kependudukan. Identitas penduduk menentukan seberapa besar dana yang akan diterima oleh pemerintah melalui pajak, dan juga menjadi acuan pemerintah untuk menyalurkan layanan publik secara tepat. Namun saat ini, inilah yang menjadi masalah yaitu yang terkait dengan imigran gelap. Artikel ini membahas tentang masalah imigran gelap dan dampaknya terhadap anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Artikel ini memfokuskan pada kasus yang terjadi di negara bagian di Amerika serikat.
Secara keseluruhan, jumlah pendapatan pajak yang diterima lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melayani kebutuhan mereka. Hal ini diperoleh melalui kalkulasi total dari pendapatan yang diterima baik dari imigran yang sah maupun imigran gelap. Namun, jika difokuskan hanya pada imigran gelap maka terjadi defisit anggaran. Total pendapatan pajak yang mereka bayar lebih kecil dari jumlah pelayanan yang mereka terima. Dampak ini berbeda antara anggaran pemerintah federal dengan negara bagian dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat melarang imigran gelap untuk menerima pelayanan dari pemerintah, karena pelayanan yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan pada Jaminan sosial dan Program berdasarkan kebutuhan. Contohnya, bantuan untuk keluarga miskin. Sedangkan negara bagian dan pemerintah daerah harus memberikan pelayanan bagi semua individu tanpa melihat status imigrasi mereka. hal ini karena ada beberapa keputusan pengadilan yang membatasi otoritas negara bagian dan pemerintahan daerah untuk membatasi penyedian layanan bagi imigran gelap yang berada di dalam garis teritori mereka.
Penerimaan terbesar pemerintah adalah dari sektor perpajakan. Dengan demikian semakin banyak penduduk yang terdata, maka akan semakin besar pula pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah dan begitu pun sebaliknya. Namun, di sisi lain pemerintah negara bagian dan daerah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga dengan demikian, keberadaan imigran ilegal akan memperbesar jumlah biaya yang harus dikeluarkanoleh pemerintah negara bagian daerah. Akan tetapi, tidak semua imigran gelap tidak membayar pajak. Terdapat setidaknya lima puluh persen imigran gelap yang membayar pajak.
Faktor lain yang mempengaruhi anggaran pemerintah negara bagian dan daerah adalah tingkat pendapatan imigran gelap. Pada umunya, penghasilan para imigran gelap lebih rendah, sehingga jumlah pajak yang bayar pun lebih kecil. Selain itu, dengan penghasilan yang kecil tersebut maka tingkat kemapuan mereka untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang dikenakan pajak juga kecil. Para imigran gelap ini cenderung akan menggunakan fasilitas-fasilitas publik non-pajak. Dan ini semakin memperkecil persentase penerimaan pajak dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pelayanan publik.
Belanja Negara Bagian dan Pemerintah Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat
Bidang pendidikan merupakan pelayanan publik yang paling besar dalam penggunann pengeluaran anggaran pemerintah negara bagian dan daerah. Hal dikarenakan mereka harus menyediakan sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga kelas dua belas. Pemerintah menanggung semua biaya operasional seluruh sekolah tersebut. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada 1982, yang menyatakan bahwa negara bagian tidak bisa mengecualikan anak-anak dari pendidikan publik hanya karena status imigrasi merekan. Dengan kata lain, anak-anak imigran ilegal dapat merasakan pendidikan. Meskipun persentase mereka hanya empat persen dari keseluruhan jumlah pelajar, namun tetap saja pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk mendidik mereka. Karena sumber biaya tersebut berasal dari pajak, sedangkan pajak yang mereka bayar sedikit. Namun, mereka tetap mendapatkan fasilitas pendidikan sama dengan apa yang diterima oleh pelajr lainnya. Selain itu, masalah lain yang membuat anggaran bagi imigran gelap menjadi besar adalah karena kemapuan mereka dalam berbahasa inggris. Sehingga pemerintah harus memberikan fasilitas yang lebih kepada mereka. Pemerintah pusat memang memberikan bantuan, namun hanya sekitar sepuluh persen dari total biaya pelayanan pendidikan. Kebanyakan bantuan pemerintah pusat adalah untuk pengembangan kemampuan bahasa inggris. Setidak sekitar delapan puluh persen dari bantuan pemerintah dialokasikan untuk pogram ini.
Dalam bidang pelayanan kesehatan, imigran gelap cenderung menggunakan fasilitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan mereka pada umumnya tidak memiliki asuransi kesehatan. Meskipun sebagian biaya pelayanan kesehatan publik ini mendapat bantuan dari pemerintah pusat, tetap saja tidak bisa menutupi besarnya pengeluaran. Sedangkan pemerintah pusat mengharuskan kepada pemerintah negara bagian dan daerah yang menerima bantuan ini harus pelayanan kepada penduduk tanpa melihat status imigrasi mereka ataupun kemampuan mereka untuk membayar biaya pelayanannya. Selain itu, pada umumnya sebagian besar bantuan pemerintah tersebut ditujukan untuk program medicaid darurat. Bantuan ini hanya menyediakan perawatan medis kepada mereka yang berpenghasilan rendah dan yang tidak diasuransikan. Oleh karena itu semua aturan-aturan administrasi, kelayakan, dan kuantittas pelayanan ditentukan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan Undang-Undang Rekonsiliasi Anggaran Omnibus gabungan tahun 1986 telah mengubah hukum Medicaid untuk mengotorisasi bantuan kepada penyedia layanan kesehatan untuk layanan yang berkaitan dengan melahirkan dan perawatan medis darurat dikirim ke imigran yang akan memenuhi persyaratan manfaat Medicaid. Imigran ilegal mungkin menerima perawatan melalui program ini berdasarkan pada situasi berikut: jika mereka memenuhi persyaratan pendapatan tertentu dan sedang hamil, jika mereka berada di bawah usia 19 atau paling tidak di atas 65 tahun, jika mereka dinonaktifkan, atau jika mereka adalah pengasuh seorang anak di bawah usia 18 tahun. Namun, Medicaid darurat hanya mencakup jasa yang diperlukan untuk menstabilkan pasien; layanan lainnya yang diberikan setelah pasien distabilkan tidak tercakup.
Selanjutnya di bidang penegakan hukum, jika seorang imigran gelap melakukan tindakan kejahtan, maka ia tidak serta nerta langsung dideportasi. Melainkan terlebih dahulu diproses sesuai dengan hukum yang ada dan diproses sama seperti pelaku kejahatan lainnya. Selama tindak kejahatan yang mereka lakukan tidak berkaitan denga status keimigrasian mereka. Sehingga dengan demikian negara bagian dan pemerintah daerah harus menanggung biaya investigasi, penahanan, penuntutan, dan penjara. Sedangkan pemerintah pusat, berdasarkan pada Undang-undang Reformasi Imigrasi dan Pengendalian Tahun 1986 mewenang kepadakan pemerintah federal untuk membantu negara bagian dan pemerintah daerah membayar sebagian dari biaya memenjarakan imigran tidak sah yang didakwa melakukan pelanggaran kejahatan.
Masalah pelayanan terhadap imigran gelap memang sangat rumit. Jika suatu negara tidak memberikan pelayanan yang baik kepada mereka maka tentu saja pemerintah tersebut mengabaikan aspek kemanusian. Rasa solidaritas sebagai sesama manusia tentunya akan membuat kita terketuk untuk memberikan bantuan kepada manusia lainnya. Namun di lain pihak, sebagai sebuah institiusi pemerintahan, negara tentunya akan memperhatikan aspek pendapatan. Karena hal ini terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pelayanan pada warganya. Solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini adalah dengan memperketat sektor imigrasi yang menjadi pintu utama masuknya imigran. Selain juga harus meningkatkan pengawasan perbatasan teritori untuk mencegah masuknya imigran ilegal tanpa melalui badan keimigrasian. Dan yang paling utama adalah penggunaan identitas pengenal (seperti KTP) dalam semua urusan yang menyangkut masalah pelayanan publik. Andaipun mereka tidak memiliki identitas pengenal ini, hanya ditoleransi jika menyangkut keselamatan jiwa saja dan hanya diberi satu kali kesempatan untuk membuat identitas pengenal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar