Kekhawatiran Israel Terhadap Gejolak di Timur Tengah

 Review Tulisan Efraim Inbar yang berjudul "Israeli Defense: The Arab Uprisings' Impact

Krisis Politik yang terjadi sebagai akibat dari adanya aksi protes masyarakat secara masif di negara-negara Arab memang mulai mereda. Jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Husni Mobarak di Mesir, dan Muamar Khadafi di Lybia memberikan sedikit kondusifitas politik di Kawasan Timur Tengah. Namun masih ada satu negara yang bergejolak, yaitu di Suriah. Perubahan geo-politik ini tentunya memiliki dampak pada pola hubungan baik bilateral maupun multilateral di kawasan, terutama dalam hubungan antara Arab-Israel.

Israel sangat khawatir sekali dengan perubahan politik domestik di negara-negara arab. Kemenangan-kemenangan yang diraih partai politik yang beraliran islam-ideologis membuat Israel semakin resah. Meskipun Israel adalah negara yang kuat secara militer dan ekonomi, tetapi ia tidak memiliki teman yang dekat di kawasan. Oleh karena itu, Israel harus selalu siap dan memantau segala perubahan politik domestik di negara-negara arab yang tentunya akan merubah arah kebijakan politik luar negeri mereka.

Kekhawatiran yang dirasakan oleh Israel ini sangat wajar dan beralasan. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan politik dalam negeri negara-negara di Timur Tengah ternyata sangat berpengaruh dalam membentuk pola hubungan dan orientasi politik luar negeri negara tersebut. Contohnya adalah Revolusi Islam di Iran pada 1979. Revolusi ini membawa Iran menuju suatu bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada teokrasi Shiah. Perubahan ini berlanjut pada sikap politik luar negerinya. Jika sebelumnya Iran adalah negara yang pro-barat pada era Palevi, maka pasca Revolusi tersebut Iran menjadi tidak bersahabat dengan Barat, terutama Israel dan Amerika. Contoh kedua adalah di Turki. Kemenangan yang diraih oleh the Islamist justice and Development Party sejak 2002 membuat Turki menjadi negara yang anti-Israel.

Ada beberapa hal yang membuat Israel khawatir dengan kekacauan politik domestik negara-negara tetangganya. Selain besarnya potensi kekuatan jatuh kepada kaum islamis, juga adanya kekhawatiran jika yang mengamabil alih kendali pemerintahan adalah kelompok yang lemah, maka tidak akan berlangsung lama. Dan selanjutnya akan di ambil alih oleh kelompok islamis. Atau bahkan jika ketidakstabilan politik domestik masih berlangsung, isu konfrontasi dengan Israel akan menjadi kebijakan yang akan membuat masyarakat kehilangan perhatiaannya terhadap permasalahan politik dommestik. Hal ini tidak lain karena masyarakat Arab yang mayoritas beragama islam akan mengusung semangat solidaritas keagamaan terhadap warga Palestina yang haknya dirampas oleh Israel.

Faktor lain yang menjadi kekhawatiran Israel adalah akan menurunnya pengaruh Amerika Serikat dan semakin meningkatnya pengaruh Iran dan Turki. Menurunya pengaruh AS di timur Tengah tidak lain karena Rezim yang jatuh adalah regim yang cenderung terbuka seperti Mubarak di Mesir. Qaddafi sendiri masih sedikit terbuka dengan AS. Selain itu, rencana penarikan mundur pasukan AS dari Irak dan Afghanistan semakin mempertegas bahwa pengaruh AS akan semakin memudar di Kawasan. Dan ini berarti Israel akan kehilangan sekutu dekatnya yang memiliki pasukan di Timur Tengah. Apalagi ditambaha dengan kritik yang cenderung pasif dan gagal terhadap tindakan represif Bashar al-Assad di Suriah semakin memperkuat bahwa AS semakin lemah pengaruhnya di Kawasan.

Selain itu, kerenggangan hubungan dan dukungan AS pada pemerintaha Obama juga semakin memperkuat kegelisahan Israel. Hal ini dikraenakan besarnya peran Amerika di masa lalu dalam menjaga kepentingan Israel dan mengajak para pemimpin negara Arab untuk bernegosiasi. Hal ini disebabkan oleh fokus perhatin pemerintahan Obama untuk membenahai ikondisi ekonomi domestik yang terpuruk akibat krisis ekonomi. Lebih lanjut, dengan kepergian pasukan AS dari timur-tengah akan semakin meningkatkan kepercayaan diri kaum islamis anti-Israel. Bahkan para pemimpin yang pro–AS pun akan cenderung mengikuti aspirasi masyarakatnya yang tidak menginginkan perdamaian dengan Israel.

Sementara itu, Rezim yang frontal terhadap AS dan sekutu, seperti Iran dan Suriah, masih tetap memegang kendali pemerintahan. Lebih lanjut, besarnya pengaruh Iran dan juga turki dalam mendorong para demonstran di Mesir untuk menggulingkan Mubarak membuktikan bahwa pengaruh kedua mulai meningkat. Apalagi ditambah dengan kemenagan yang diraih oleh Ikhwanul Muslimin (IM) dalam pemilu Mesir. IM memiliki kesesuaian ideologis dengan Turki dan Iran yang notabenenya saling berkompetisi untuk menjadi nomor satu di hadapan negara-negara Arab dengan sikap vocal mereka terhadap Israel. Sementara pemerintahan militer sementara sekarang juga cenderung merestorasi hubungan mereka dengan Iran. Persaingan pengaruh antara Iran dan Turki ini semakin terlihat dengan dukungan yang diberikan Turki terhadap opposisi di Suriah. Sementara rezim Assad adalah sekutu Iran.

Selain kehilangan dukungan politik, Israel juga memiliki ancaman militer yang besar dari Iran, yaitu program nuklir Iran yang oleh Israel dianggap sebagai embrio dari pembuatan senjata nuklir. Iran sendiri meskipun telah diberi sanksi oleh komunitas internasional, namun tetap mampu survive dan terus melanjutkan program nuklirnya. Hal ini menunjukan bagi Israel bahwa ancaman nuklir Iran ini benar-benar nyata.

Dengan berkurangnya pengaruh AS di Timur Tengah maka Israel harus berdiri sendiri untuk menjaga dan bertahan. Dengan didukung oleh kemampuan ekonomi yang baik, Israel memiliki kesempatan untuk memperkuat sistem petahanannya. Israel harus meningkatkan Anggaran militer untuk menjaga dan memperkuat pertahanannya dalam menangkal semua ancama keamanan nasionalnya. Setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan oleh Israel untuk memperkuat sistem defense-nya, yaitu passive protection dan active defense. Proteksi pasif (passive protection) mengacu pada konstruksi perlindungan (shelters) dalam negeri, institusi pendidikan, dan pusat komersial serta hiburan. Sedangkan active defense system mencegah roket dan misil yang datang.

Changes in Turkey: What Drives Turkish Foreign Policy?

Svante E. Cornell

Turki merupakan salah satu dari sebagian kecil negara Islam yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga menurut saya Turki sedikit “menghianat” negara-negara Islam lainnya yang secara umum mendeklamasikan komitmennya untuk mendukung upaya Palestina. Pernyataan umum ini terimplementasikan dalam pembenttukan OKI. Namun, pasca menangnya Islamist Justice and development party (AKP) pada pemilu 2002, orientasi politik Turki mulai mengalami perubahan.

Perubahan-perubahan ersebut seperti mulai meenjalin hubungan yang lebih dekat dengan Iran, Suriah, dan Sudsan yang sebelumnya menjadi rival Turki. PM terpilih, Resep Tyyip Erdogan berusaha untuk memjadi mediator bagi Iran dengan dunia barat. Bahkan tekadngg, tidak jarang retorika yangg dikeluarkan Turki seakan-akan menentang AS dan negara Eropa laiinya. Hal ini semakin menambah perdebatan bagi posisi Turki di Eropa. Lebih lanjut lagi, Turki mulai membatasi hubungannya dengan Israel yang telah terjalin cukup lama.

Seiring dengan merenggangnya hubungan dengan Israel, hubungan dengan Iran semakin membaik. Hal ini ditunjukan dengan dukungan terhadap program nuklir Iran. Bahkan pada november 2008, PM Erdogan mengatakan kepada negara-negara yang memiliki nuklir untuk menghapus semua program nuklir yang dimilikinya sebelum ikut campur mengurusi masalah nuklir Iran. Lebih lanjut, pada voting di IAEA untuk menjatuhkan sanksi bagi Iran, Turki mengambil sikap absstein.

Berbanding terbalik dengan membaiknya hubungan dengan Iran, hubungan Turki-Israel justru sebaliknya. Bahkan pada September 2011 lalu, Erdogan mengancam untuk melakukan aksi konfrontasi dengan Israel. Belum lagi penyerangan terhadap kapal ekspedisi Mavi Marmara yang membawa bantuan keamanan ke Palestina. Hal ini semakin memperuncing hubungan diplomatik Turki-Israel. Secara militer, baik diangkatan darat, udara, maupun laut Erdogan telah memerintahkan mereka untuk siap bertmpur dengan Israel. Kebijakan-kebijakan militeristik ini semakin menegaskan bahwa orientaasi politik Turki tidak lagi bersahabat terhadap Israel.

Keterlibatan Uni Eropa dan China di Afrika

Selama satu dekade terakhir, banyak kemajuan positif yang berhasil di capai oleh negara-negara Afrika dalam melakukan pembangunan ekonomi, social, dan politik. Meskipun konflik masih tetap ada, tetapi eskalasi dan skala konflik tersebut tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan ini tidak hanya dicapai berkat semakin kuatnya kerjasama melalui institusi regional ’Uni Afrika’, tetapi juga ditopang dengan adanya peran strategis dari UE dan China. Kedua pihak ini sangat membantu dalam melakukan rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi.

Namun, ada hal menarik yang perlu kita cermati dalam perkembangan di Afrika ini, yaitu kehadiran China. Berbeda dengan UE yang memiliki ikatan historis sebagai negara kolonial di Afrika, China sama sekali tidak memiliki ikatan historis tersebut. Akan tetapi dalam kenyataanya, China berhasil mendapatkan posisi starategis di Afrika dengan ontribusi besarnya terhadapa pembangunan di Afrika, dimana sekitar 45,7 % destinasi bantuan luar negerinya adalah untuk Afrika. Dengan demikian, telah terjadi persaingan politik baru antara UE dan China dalam kebijakan mereka terhadap Afrika.

Para era Perang Dingin, bantuan luar negeri yang diberikan baik oleh China maupun Eu sarat erat kaitannya dengan persaingan ideologis saat itu. Artinya bahwa bantuan luar negeri tersebut digunakan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari negara-negara afrika. Namun ketika Perang Dingin berakhir, Afrika seolah tidak memiliki posisi strategis bagi keduanya. Dan ini berimplikasi pada berkurangnya bantuan yang disalurkan. Akan tetapi, pada awal abad 21, kembali bantuan luar negri diberikan oleh EU melalui kesepatan pada Perjanjian Cotonou pada 2000. sedangkan pada saat yang sama, juga terjadi peningkatan bantuan laur negeri China yang cukup drastis.

Di sinilah terlihat perbedaan trategi antara China dan EU. Eu melalui perjanjian Cotonou mensyaratkan adanya Good Governance sebagai alasan dasar pemberian bantuan. Negara-negara penerima bantuan diminta untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia HAM), melakukan demokratisasi, penegakan hukum, dan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Akan tetapi, bagi negara-negara Afrika yang notabeneya sedang berusaha embangun tatanan pemotinrahan yang kokoh dan stabil, dibutuhkan adanya penguatan institussionalisme dan kesdaran politis sebelum terlebih dahulu menerapkan demokrasi. Karena jika belum terjadi stabilitas dan kondusifitas dinamika politik, tentu penerapan demokrasi akan menjadi bumerang bagi negara-negara Afrika yang memiliki potensi konflik yang tinggi. Dan tentu saja persyaratan ini terasa sangat memberikan.

Di sinilah China mulai mengambil peran. China menawarkan pola pemberian bantuan yang berbeda. Bantuan tersebut bersifta konsensional, yaitu dengan jangka waktu pengambalian yang panjang serta bunga yang rendah. Selain itu, pemberian bantuan ini juga diberikan tnapa syarat. Artinya bahwa tanpa adanya motif politik. Pemberian bantuan tersebut murni bernilai ekonomis. Dan hal ini berdampak posiif dengan semakin meningkatnya intensiata dan frekuensi perdagangan anatara China dan Afrika.

Namun dalam bidang keamanan, China cenderung pasif. Sedangkan EU sangant dominan keterlibatannya dalam penanganan masalaha konflik dan keamanan di Afrika. Setidaknya telah ada sepuluh kali operasi militer yang dilakukan selama periode 2003-2010 yang dilakukan oleh UE. Dalam mengatasi konflik keamana yang terjadi di Afrika, China lebih cenderung menggunakan kerangka resolusi konflik dengan menekankan pada kerjasama di PBB. Hal ini selain karena China memiliki posisi strategis di DK PBB, juga karena dalam pandangan China Konflik di Afrika tidak perlu diglobalisasikan.

Selain itu, semakin menguatnya hubungan daganag antara China dan Afrika semakin mengkhawatirkan bagi Eu. Hal ini tidak lain karena adanya pergeseran kebutuhan energi EO dari Timur-Tengah ke wilyaha Afrika. Hal ini juga yang mejadi latar belakang keterlibatan China di Afrika sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Selain itu, sektor kerjasama ekonomi yang dikembangkan dan dijalin oleh China dengan Afrika juga semakin beragama. Melingkupi sektor-sektor yang selama ini didominasi oleh EU, seperti industri pakaian, telekomunikasi, pengolahan makana, dan lain-lain. Hal ini tentu akan semakin menurunkan tingkat perdaganagn antara EU dengan Afrika.

Semakin besarnya keterlibatan dan peran China di Afrika membuat Eu harus memposisikan kembali diri mereka di Afrika. Untuk mengatasi masalah ini, EU berusaha mengupayakan adanya dialog segitiga dan kerjasama trilateral antara EU, China dan Afrika. Tujuan diadankannya dialog ini dalah untuk mengatasi masalah-masalah kebijakan yang kontroversial dan konflik kepentingan. Hal ini untuk mengatasi kebingungan EU apakah akan bekerjasama dengan China dan Afrika, atau justru sebaliknya menganggap mereka sebagai pesaing. Oleh karena itu, dialog ini sangat perlu dilakukan.

Namun, penemuan solusi yang konsolidatif dan akomodatif dari dialog ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena perbedaan kultural baik politik maupun ekonomi anatara China EU. Hal ini semakin menambah kompleks pertentangan dan persaingan antara keduanya di Afrika. Persepsi berbeda yang telah tercipta antara China dan EU sangat sulit untuk dikompromikan. 

China-Afrika

Review tulisan Li Anshan yang berjudul " China-Africa: Policy and Challanges"

Hubungan China dengan Afrika dimulai pada 1950-an ketika berlangsungnya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan China adalah Mesir pada 1956. namun hubungan China saat itu dengan negara-negara Afrika lebih kepada kondisionalisasi Perang Dingin dan sebagai upaya Counter Hegemoni terhadap Amerika Serikat. Nmaun ketika memeasuki era millenium baru, orientasi hubungan China terhadap Afrika mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dominasi hubungan pragmatisme ekonomi sangat terlihat pada pola hubungan Sino-Afrika saat ini.

Memang pada awal hubungannya dengan Afrika, kebijakan dan sikap China sangat dipengaruhi oleh kontestasi ideologis. Isu utama yang dikedepankan China dalam hubungannya dengan negara-negara Afrika dengan mengobarkan semangat anti-koloniaisme, anti-imperialisme dan revisionisme. Semangat anti-kolonislisme dan imperilaisme ditujukan untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh negara-negara barat, sedangkan revisionisme sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh Soviet sejak berakhirnya hubungan Sino-Soviet pada 1960-an. Dengan demikian, persaingan yang terjadi tidak hanya dengan barat, tetapi juga dengan Uni Soviet.

Meskipun telah terjadi perubahan yang signifikan pada 1960-an, kebijakan dogmatis China dengan Slogan ’exporting revolution” tetap dipertahankan. Akan tetapi kebijakan ini banyak di tentang oleh negara-negara Afrika. Maka China akhirnya mengubah kebijkannya menjadi dukungan terhadap kemerdekaan negara-negara Afrika dan juga memberikan bantuan tanpa syaratat. Kebijakan ini dikenal dengan istilah “economy serves diplomacy”. Dengan adanya pergeseran orientasi kebijakan ini, maka hubungan China dengan Afrika semakin membaik. Hingga akhirnya pada 1978 china dengan memiliki hubungan diplomatik dengan 48 negara Afrika.

Sejak berakhirnya kebijakan ’exporting revolution’, kebijakan China terhadap Affrika menjadi menjadi lebih pragmatis dan diversifikasi. Tidak lagi hanya berfokus pada tujuan-tujuan politik-ideologi, tetapi juga memasukkan aspek ekonomi dan sosial. Seiring dengan terjadinya ketidakjelasan kondisi ekonomi China, hubungan yang menngunakan ekonomi untuk tujuan politik (economy serves diplomacy) berubah menjadi diplomacy serves economy. Bantuan ekonomi mulai berkurang dan perdangan semakin menurun. Kebijakan politik yang sebelumnya “war and revolution” terhadap yang tidak seideologi menjadi “peace and development”.

Selain itu, prinsip-prinsip ekualitas, penghormatan kedaulatan, non-interfensi menjadi salah satu hal prinsipil yang ditekankan dalam hubungannya dengan Afrika. Hal ini dibuktikkan dengan pemberian bantuan China terhadap negara Afrika yang semakin meningkat pada abad 21 ini dengan tanpa diikuti oleh kepentingan politis. Artinya bhawa hubungan yang dijalin China adalah murni pragmatisme ekonomi. Hal ini berbeda dengan negara-negara barat yang akan memberikan dengan syarat penerapan demokratisasi di negara penerima. Tentu saja kebijakan China ini sangat menarik bagi negara-negara Afrika.

Kerjasama yang saling menguntungkan juga semakin dikedepankan. Dalam menjalin hubungan baik politik maupun ekonomi, China sangat mempertimbangkan bagaimana hubungan yang mereka jalin tidaknya memberi keuntungan bagi China, tetapi juga berdampak posisitk bagi Afrika. Sehingga akan terjadi hubungan yang mutual benefit. Keuntungan China dalam hubungannya dengan Afrika membuat suplly energi dan pangsa pasar produk China semakin besar. Sehingga perekonomian China semakin meningkat. Sedangkan bagi Afrika, kedatangan China memberikan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Transfer ilmu pengetahuan didapatkan melalui adanya banyaknya para ahli yang disediakan oleh China dan juga kerjasama pendidikan melalui beasiswa. Sedangkan transfer teknologi dilakukan dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan multi nasional (MNC)m China yang beroperasi di Afrika. Juga dengan semakin besarnya FDI dari China membuat proses industrialisasi bisa berjalan.

Puncak dari semakin meningkatnya hubungan anatara China dengan Afrika adalah diadakannya pertemuan tingkat tinggi pada 2006 di Beijing. Dalam pertemuan yang dihadiri sekutar 48 negara Afrika ini presiden China, Hu Jintao mengatakan bahwa China dan Afrika adalah teman yang baik dan mitra strategis. Selain itu, setidaknya ada 7 kebijakan China terkait dengan Afrika yang disampaikan dalam pertemuan itu, yaitu Bantuan untuk Afrika, Pinjaman dan Kredit Prefensial, Pembangunan pusat Konferensi Uni Afrika, Penghapusan Hutang, Pembukaan pasar China yang lebih luas bagi komoditi Afrika, Pembentukan zona perdagangan dan ekonomi China-Afrika, Pelatihan Profesional bagi Afrika.

Tantangan dan Resiko

Meskipun kehadiran China di Afrika sangat penting. Dan juga telah menunjukan peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Afrika. Namun China dianggap kurang dalam hal pemberdayaan penduduk lokal. Pekerja-pekerja yang digunakan oleh perusahaan-perusaah china adalah buruh-buruh impor. Hal ini dikarenakan sleian tingkat produktivitas dan kehalian yang lebih rendah, dengan menggunakan tenaga kerja lokal maka perusahaan China akan terikat dengan aturan lokal. Disini terlihat bahwa terjadi perbedaan kepentingan antara perusahaan China dan kepentingan nasional China. Dengan menggunakan tenaga kerja yang skillful tentu preusan akan mendapat keuntungan yang maksimal. Artinya kepentingan perusahaan adalah kepentingan ekonomi jangkan pendek dengan eksplorasi yang semaksimal dan seoptimal mungkin. Berbeda dengan kepentingan nasional China yang berusaha menjalin hubungan lama dan tidak bersifat eksploitatif-opportunis.

Selain itu, tantangan yang diharus dihadapi China adalah pandangan yang sinis dari barat. China hanya berkepentingan untuk mengamankan pasokan energi dan sumber daya alam lainnya dari Afrika. Hal ini mereka indikasikan dengan mengacu kepada kebijakan China yang tidak mengkaitkan antara ekonomi dan politis. Artinya menurut mereka China berusaha mempertahankan rezim yang otoriter dan korup demi kepentingan pragmatis China. Karena mereka telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin seperti ini.

Sesuai dengan kepentingan nasional Chian yang berusaha menjalin hubungan diplomatik yang berkelanjutan, maka sustainable development saat ini juga menjadi perhatian China. Ukuran keberrhasilan tidak hanya dilihat dari indeks-indeks statistik seperti perdapatan perkapita. Tetapi juga harus dilihatnya bagaimana dampak riilnya terhadap warga Afrika secara umum. Salah satu dengan memberdayakan tenaga kerja lokal. Selain itu, kualista operasional juga harus diperhatikan dengan menerapkan produksi yang berorientasi terhadap keselamatan, pekerja, tidak merusak lingkungan, dan juga sistem jminan sosial. Sehingga tidak terjadi eksplorasi yang destruktif.

Semua upaya ini harus dilakukan oleh China untuk meningkat hubungan dan peluang masa depan kerjasamanya dengan Afrika. Karena Afrika memiliki nilai strategis-politik dan ekonomi yang besar bagi China. Keuntungan tidak hanya dirasakan pada level elit, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat. Hubungan yang interdependensi harus diciptakan aar Afrika merasa tidak dieksploitasi. Selain itu, optimalisasi kerjasama dalam lingkup global melalui PBB juga harus ditingkatkan. Diplomasi yang lebih sensitif dan konprehensif perlu dilakukan untuk mengurangi ancaman non-teknis dalam upaya operasional di Afrika. Hal ini mengingat tingkat konflik yang tinggi di Afrika. Jangan samapai berdampak buruk terhadap hubungan mutualisme yang telah ada.

Hubungan China dan Timur Tengah

Review dari Tulisan Tareq Y. Ismael yang berjudul "The People’s Republic of China and the Midle East'

 Hubungan China dengan negara-negara di Timur tengah dan Afrika dimulai ketika dilakukannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Negara-negara Arab tidak mengakui pemerintahan komunis di China, justru sebaliknya mereka malah mengakui pemerintahan Chiang Kai-Shek di Taiwan. Dan satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang mengakui China adalah Israel. Oleh karena itu, China berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan negara-negara Afrika-Timur Tengah dengan memanfaatkan Konferensi Bandung 1955.

Negara pertama yang berusaha didekati oleh China adalah Mesir. Hubungan yang pertama kali dibina adalah hubungan ekonomi. Dan sekitar sebulan kemudian, hubungan diplomatik antara Mesir dan China resmi terjalin. Dua bulan setelah hubungan diplomatik ini terbangun, Suriah juga mengikuti mesir dengan mengakui China. Dukungan China terhadap Mesir terutama ketika terjadi krisis terusan suez. China secara konsisten mendukung Mesir. Inisiasi-inisiasi lainnya yang coba dilakukan China untuk menarik simpati negara Afrika-tengah dalah dengan mengakui kemerdekaan sudan pada 1956, menjalin hubungan dagang dengan Maroko dan Tunisia, dan mendukung perjuangan nuntuk melawan imperialisme seperti yang dilakukan oleh algeria dan negara-negara yang lainya.

Namun, inisiasi-inisiasi China ini tidak serta merta membuatnya memiliki peranan yang signifikan di kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh Amerika Serikat dan uni Soviet. Persaingan yang paling menonjol adalah dengan Uni Soviet. Disatu sis antara China-Soviet berusaha meng-counter Amerika Serikat, tapi di sisi lain kedua negar tersebut juga saling bersaing. Salah satu contoh persaingan teersebut adalah dalam kasus Algeria. Hal ini berkaitan dengan tawaran dari Presiden Charles de Gaulle untuk Self-determination  bagi Algeria. Uni Soviet mendukung, sementara China menolak usulan ini.

Pertentangan antara China Dan Soviet dalam mendukung anti-imperilaisme dipengaruhi oleh pengalaman sejarah keduanya. China berusa untuk menekankan pada perjuangan dengan mengangkat senjata, sementara Soviet lebih menekankan pada upaya damai melalui diplomasi. Keduanya memamng sama-sama menekankan pada ideologi komunisme, tapi perbedaanya adalah bahwa reolusi menurut Soviet harus terlebih dahulu dilakukan dengan revolusi terhaap kaum borjuis. Sedangkan menurut China revolusi harus langsung dilakukan oleh kelompok komunis (Communist party) baik oleh masyarakat, buruh maupun kalangan borjuis. Klaim China adalah Imperialis sama dengan perang, sedangkan sosialis sama dengan damai. Jadi sosialis harus diusung dengan melakukan revolusi komunis melalui perjuangan senjata melawan imperialisme.

Salah satu inisiasi yang sangat fenomenal adalah dukungan material yang diberikan China kepada Palestina dalam upaya untuk mendukung perjuangan Palestina. Isu tentang Palestina adalah isu yang paling sengit. Hal ini karena danya dukungan dari Amerika Serikat kepada Israel. Sedangkan China dalam dialognya dengan Shuqairy menyatakan komitmennya untuk mengirim bantuan material (senjata). Hal ini didukung dengan ucapan Choun En-lay bahwa China akan memberikan persahabatan dan bantuan. Tidak seperti Soviet yang hanya memberikan hubungan persahabatan, namun tidakmemberikan bantuan.

Dukungan lainnya yang diberikan oleh China untuk memunculkan peran dan pengaruhnya di kawasan tersebut dengan memberikan dukungan pada  Dhofar Benevolence dalam Dhofari Revolution. Gerakan revolusi ini terjadi di Oman. Pada awalnya organisasi ini tidakmendapat dukungan samasekali dari dunia internasional. Namun dukungan selanjutnya datang dari Yaman dan China. Yaman mendukung berdasarkan pada alasan ideologis dan geopolitik dan berperan sebagai perantara antara China dan Dhofari. Sedangkan China memberikan bantuan nasehat militer, mengadakan pelatihan militer di peking bagi gerilyawan Dhofari.

Prinsip[1] dan tujuan[2] polugri China

Prinsip polugri china berdasarkan pada teori yng menyatakan bahwa tatanan dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan revolusioner oleh penduduk yang tertindas melawan eksploitasi. Semua kebijakan dilandaskan pada retotika revolusioner yang mempercayai motivasi kepentingan nasional. Tem yang menjadi prinsip politik luar negeri China di Tmiur-tengah dan Afrika adalah anti-imperialisme. Setidaknya ada lima prinsip China dalam berhubungan dengan negar-negar Arab.

1.      China mendukung rakyat arab dalam perjuangan mereka melawan imperialisme dan neo-kolonialisme, memenanginya dan melindungi kemerdekaan mereka.

2.      China mendukung kebijakan damai, netralitas, dan non-blok pemerintah negara-negara arab.

3.      China mendukung keinginan rakyat arab untuk meraih solidaritas dan persatuan dalam gaya pilihan mereka.

4.      China mendukung negara-negara arab dalam upaya mereka menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi damai.

5.      China beprinsip bahwa kedaulatan negara-negar arab harus dihormati oleh semua negara dan pelnggaran teritori dan intervensi harus dilawan.

Sebenarnya, ketika China mengeluarkan kelima prinsip politik luar negeri tersebut pada 1964, China belum memiliki kepentingan baik ekonomi maupun strategis. Kepentingan utama China dalam melakukan hubungan dengan kedua kawasan tersebut adalah didasarkan pada kepentingan persaingan dengan Uni Soviet. Persaingan ini lebih kepada perbedaan pandangan antara china-Soviet dalam kaitan posisi barat di Afrika dan Timur-tengah. Dalam pandangan China, hubungan ko-eksistensi dengan barat (pendekatan baru Uni Soviet) adalah ancaman bagi perkembangan komunisme dan terutama bagi kepentingan China di Asia. Jadi kepentingan China di kawasan tersebut adalah untuk menghilangkan pengaruh barat dan berusaha menjadikan Uni Soviet untuk beroposisi terhadap barat.

Namun selanjutnya, hubungan china dengan kawasan ini semakin memiliki peran yang penting bagi China. Terutama sebagaisumber supply energi bagi China. Hubungan ekonomi ini semakin lama semakin meningkat dan tentu memiliki nilaikomersilyang tinggi bagi China.

---

[1] Prinsip politik luar negeri merupakan refleksi ideologis.

[2] Tujuan (sasaran) politik luar negeri adalah manfaat dari motivasi geopolitik, startegik, dan ekonomi yang dimediasi oleh ideologi.

Definisi Timur Tengah

Review dari tulisan Pinar Bilgin yang berjudul “Whose ‘Middle East’ ? Geopolitical Inventions and Practices of Security”


Sejak terjadinya serangan terhadap Amerika pada 11 September 2001 yang menghancurkan menara WTC yang notabene merupakan salah satu simbol kejayaan Amerika. Dunia islam menjadi sorotan utamanya, karena penyerangan itu dianggap dilakukan oleh kelompok militan Timur Tengah. Dan secra otomatis, Timur Tengah pun kembali menjadi perhatian utama. Mengacu pada peristiwa ini, banyak para ilmuwan yang berpendapat bahwa diperlukan adanya teori atau pendekatan baru dalam menjelaskan dan menganalisa dinamika di daerah ini. Karena pendekatan sebelumnya dianggap kurang sempurna dalam menjelaskan dinamika yang terjadi di Timur Tengah.
Pendekatan realis yang digunakan sebelumnya memang masih relevan untuk menjelaskan kondisi di Timur Tengah. Tapi pendekatan baru seperti pendekatan kritis yang melalui konsep keamanannya telah teruji mampu menjelaskan kondisi di Eropa barat, ternyata juga relevan jika digunakan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi di Timur-Tengah. Dalam pandangan pendekatan kritis, terhadap hubungan antara pembentukan daerah dengan konsep keamanan. Artinya bahwa konsep keamanan dibentuk sesuai dengan isu wilayah yang melatarbelakanginya.
Artikel yang ditulis oleh Pinar Bilgin ini berusaha menjelaskan bahwa pendekatan kritis dari konsep keamanannya relevan dalam menjelaskan masalah keamanan regional di Timur Tengah. Pertanyaan utama yang diberikan oleh Bilgin adalah apa yang diamaksdu dengan Timur-Tengah. Konsep wilayah (yang berkaitan dengan konsepsi keamanan) berasal dari bagaimana suatu wilayah itu ditemukan. Sehingga dapat disebut region as geopolitical inventions. Seperti yang telah umum dalam pembahsan mengenai kawasan dalam studi hubungan internasional, batasan mengenai wilayah Timur Tengah ini sendiri tidak jelas. Oleh karena itu Bilgin memberikan  setidaknya ada 4 konsepsi bagi wilayah ini yaitu, Middle East, Arab Middle East, Muslim Middle East, dan Mediterranean Middle East.
Middle East. Konsepsi mengenai middle east ini selalu berkaitan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Konsepsi ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi keamanan barat karena menyangkut pengamanan terhadap kepentingan minyak (untuk mengendalikan harga), usaha untuk menyelesaikan konflik antara Arab Islael, dan mencegah munculnya islamisme sebagai hegemon baru di kawasan serta untuk mengupayakan hubungan yang harmonis dengan rezim-rezim yang berkuasa di sana agar kepentingan Amerika dan sekutunya tidak terganggu.
Dalam pandangan barat, daerah ini merupakan daerah yang mereka anggap sebagai lumbung energi utama, terutama sebagai penyuplai minyak. Oleh karena itu mereka berupaya agar daerah ini tidak samapai terpengaruh oleh kekuatan komunis dan Uni Soviet. Oleh karena itu mereka berupaya untuk merangkul para pemimpin negara-negara di kawasan untuk menjaga kondusifitas dan kstabilitas keamanan regional. Diantara dengan membentuk East Defence Organisation (1951) dan the Baghdad Pact (1955).
Konsepsi Middle East yang sangat bernuansa keamanan dalam pandangan Amerika juga dapat dilihat dari adanya invasi ke Irak pada 2003 dengan alasan adanya Weapon Mass Destruction yang dianggap dapat mengganggu kestabilan kawasan. Kuatnya nuansa kepentingan AS semakin terlihat paska 9/11 ketika AS menyatakan dukunganny untuk menciptakan kawasan yang bebas dan aman. Dukungan ini dibuktikan dengan adanya semacam latihan militer bersama sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap wilayah tersebut demi kepentingan energi AS dan sekutunya. Dalam perspektif Middle East ini sangat erat nuansa keamanananya.
Arab Middle East. Negara-negara Arab menganggap bahwa konsepsi Midlle East  merupakan pelecehan terhadap persatuan Arab dan terlalu condong ke Amerika Serikat. Oleh karen itu konsep Arab Middle East ini ditujukan untuk membangun persatuan negara-negara arab melalui doktrin pan-arabisme sebagai upaya untuk menciptakan daerah yang aman baik dari pengaruh Amerika Serikat maupun Uni Soviet.
Pemberian label Middle East oleh Amerika dan Ingriss dianggap sebagai upaya untuk menghapus label Arabisme dari tatanan internasional. Padahal menurut orang-orang arab sendiri, label Arab Middle East ini lebih pantas dan cocok untuk menyatakan eksistensi dunia arab dalam tatanan global. Dengan konsepsi ini, menurut kalangan pendukungnya dianggap akan memberikan kemudahan untuk menganalisa hubungan dunia arab dengan negara-negara tetangga (Iran, Israel, dan Turki) serta dengan kalangan internasional lainnya.konsepsi ini berargumen bahwa jika menggunakan konsepsi Midlle East akan mencampuradukkan antara kepentingan arab dan non- Arab (Israel, Iran, Turki). Ada dua pandangan berbeda yang dikemukakan oleh dua orang ahlu mengenai konsepsi ini. Pertama Baghat Korany, yang menekankan keamanan pada masyarakat sipil dan Ali Eddin Hillal Dessouki dan Jamil Mattar yang menekankan keamanan pada stabilitas negara-negara Arab.
Muslim Middle East. Kata muslim memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu masyarakat transnasional yang mencakup seluruh dunia. Dalam perspektif ini, keamanan didefinisikan menjadi dua, yaitu sebagai berkurangnya pengaruh islam yang berakibat sulitnya untuk mencapai masyarakat muslim yang lebih besar dan kedua semakin meningkatnya perilaku-perilaku non-islami (intervensi asing) yang menjadi ancaman bagi mereka. Jiak dari kedua konsepsi sebelumnya, keamanan selalu diidentikan dengan militerisme. Maka dalam konsepsi muslim middle east ini, kemana dilihat dari dimensi non-militer yang menjadikan islam sebagai identitas keagamaan, dan jihad merupakan suatau bentuk perjuanagn untuk menghilangkan penindasan struktural. Dalam konsepsi ini berupaya untuk membangun suatu masyarakat muslim tanpa adanya penindasan kelas sosial.
Mediterranean Middle East. Konsepsi ini merupakan bentukan Uni Eropa sebagai upaya merek untuk menanggulangi adanya penyebaran konflik di Timur-Tengah menyebar ke Eropa. Selain faktor keamanan Uni Eropa dari ancaman imigrasi penduduk dari Timur-Tengah, khususnya kawasan Mediterania, ada juga faktor lainnya yaitu faktor keamanan supply energy bagi Uni Eropa. Kelangkaan supply energy ini terjadi karena adanya embargo dari OPEC pada 1973. Oleh karena itu, eropa mengajak negara-negara mediterania untuk bekerjasama.
Skema yang ditawarkan oleh uni eropa adalah kerjasama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan mediterania. Dengan demikian tingkat pendapatan penduduk mediterania akan meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat imigrasi ke eropa. Yang berarti bahwa mengurangi kemungkinan uni eropa terkena imbas dari krisi yang ada di timur tengah. Dengan demikian, ada tiga alasan yang melatarbelakangi uni eropa menciptakan konsepsi Mediterania ini, yaitu keamanan energy, stabilitas regional yaitu negara-negara Afrika Utara yang berdekatan secara geografis dengan Eropa, dan upaya penyelesaian konflik Arab-Israel.

Respon Iran Terhadap Perkembangan Terakhir Di Timur Tengah

Studi Kasus: Krisis Politik Di Syria

Beberapa bulan terakhir kita semua telah melihat terjadinya perubahan politik yang sangat drastis di Middle East. Perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter dan telah lama berkuasa dilakukan oleh kalangan sipil melalui aksi massa yang jumlah yang besar. Gerakan ini setidaknya telah berhasil di Tunisia, Mesir, dan Libya. Dan saat ini masih ada beberapa negara yang juga sedang mengalami kondisi serupa, seperti Yaman dan Syria. Krisis politik kontemporer di dunia arab ini disebut dengan Arab Spring yaitu suatu revolusi menuju demokrasi di dunia Arab.

Peristiwa ini banyak mendapat respon dan perhatian dari dunia internasional. Begitu juga dengan Iran, mereka sangat mendukung gerakan anti kediktatoran di dunia Arab.[1] Bahkan Iran dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa ini adalah perluasan alamiah dari revolusi Iran pada 1979.[2] Sebelumnya banyak pengamat yang mengira bahwa Iran akan bersikap pasif dengan peristiwa ini. Hal ini mengingat bahwa Iran juga pernah mengalami aksi protes yang cukup besar pada 2009.[3] Namun, ada yang aneh dari respon Iran terhadap fenomena ini. Iran tidak mendukung aksi protes yang terjadi di Syria. Justru sebaliknya, Iran menyebut hal ini adalah upaya sabotase yang dilakukan oleh pihak asing.[4] Inilah yang akan menjadi fokus penulis; ”Mengapa Iran mendukung ’kedikatoran’ Bahsar al-Assad di Syria?”

Krisis politik di Syria ini telah berlangsung sejak Maret 2011. Krisis ini dimulai di sebuah kota di Daraa yang mayoritas Sunni. Namun, aksi protes yang dilakukan oleh para demonstran ini mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah Syria. Untuk menekan aksi demonstrasi, regim Bashar Al-Assad menggunakan pendekatan represif dan militeristik. Dan tentu saja hal ini menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari kelompok demonstran maupun pihak militer. Menurut Badan HAM PBB, diperkirakan telah lebih dari 6000 jiwa yang tewas.[5] Namun, menurut pemerintah Syria ini adalah gerakan kriminal bersenjata dan terorisme, dengan demikian mereka memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan karena mengancam negara.[6] Dan klaim ini didukung oleh Pemerintah Iran dengan menyebut gejolak di Syria ini sebagai sabotase pihak asing.

Sebelum menganalisa kasus ini, akan diberikan deskripsi singkat dari teori realis yang akan penulis gunakan sebagai alat analisa. Objek analisa utama Realisme adalah State, power, dan national intersests. State bersifat rasional, artinya selalu mengkalkulasikan cost and benefit dari setiap tindakannya demi national interst. Oleh karena itu, konsep power[7] sangat dominan dalam realisme. Oleh karena itu, power and national interest dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional.[8]

Berdasarkan pada Asumsi di atas setidaknya ada dua hal yang menyebabkan Iran mendukung tindakan represif pemerintahan Bashar al-Assad, yaitu faktor rasionalitas negara dan kepentingan nasional. Prinsip politik luar negeri Iran adalah neither east nor west, but the Islamic republic dan export of revolution. Namun, lebih ditekankan pada kebencian terhadap Amerika Serikat dengan sebutan The Great Satan.[9] Sedangkan di lingkungan Timur Tengah, Amerika Serikat menurut Iran direpresentasikan oleh Israel.

Di sinilah kepentingan Iran terhadap Syriah semakin terlihat jelas. Salah satu alasan Iran mendukung[10] Rezim Syria di bawah pemerintahan al-Assad adalah karena Syria merupakan mitra strategis Iran di Timur Tengah. Oleh karena itu, Iran berusaha menjaga kepentingan strategis ini. Peran strategis Syria adalah sebagai penghubung Iran dengan HAMAS dan Hizbullah, yang merupakan musuh Israel. Dengan demikian, tampaknya aliansi saat ini antara kedua negara ini, meskipun dengan adanya pergolakan domestik di Syria, akan tetap utuh.[11] Iran, akan berusaha untuk melestarikan rezim Assad, dengan secara terbuka meremehkan pentingnya gerakan protes di Syria.[12] Hal ini ditunjukan dengan menuduh para demonstran sebagai "agitators" and "terrorists".[13]

Alasan lainnya adalah Syria merupakan salah satu mitra dagang Iran. Pada juli 2011 lalu, kedua negara menandatangani kerjasama perdaganagan gas senilai $10 miliar.[14] Selain itu, kedua negara juga sedang mengupayakan kerjasama di sektor energi seperti proyek pembanguna pipa gas alam.[15] Dan masih banyak lagi proyek-proyek kerjasama ekonomi lainnya. Hubungan ini akan berusaha dipertahankan oleh. Apalagi dalam kondisi Iran yang sedang mengalami embargo dan isolasi ekonomi internasional akibat dari program nuklirnya.[16] Dengan demikian, Iran tentunya akan berupaya untuk mempertahankan Rezim Assad tetap berkuasa meskipun mereka lemah. Karena jika rezim ini jatuh dan pemerintahan berada di tangan oposisi, maka kepentingan ekonomi Iran akan terancam.[17]

Namun, Jika melihat keinginan Iran untuk lebih dekat dengan dunia Arab, nampaknya kebijakan ini justru akan berdampak sebaliknya. Padahal salah satu tujuan Iran ketika beraliansi dengan Syria untuk mendekatkan hubungan Iran dengan negara-negara Arab. Karena Syria adalah salah satu negara arab yang berpenduduk mayoritas sunni. Dengan dekatnya hubungan Syria dan Iran diharap akan menjembatani hubungan yang lebih baik antara Iran dengan negara-negara arab lainnya yang berhaluan sunni. Karena ini sesuai dengan cita-cita Iran yang ingin menciptakan ”Islamic Unity” sebagai perlawanan terhadap dominasi barat.

Jika demikian, dengan melihat kondisi politk Syria saat ini semakin melemah, sangat sulit bagi Iran untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara arab. Apalagi syria saat ini mendapat sanksi dari Liga Arab.[18] Kondisi ini akan menjadi dilemma tersendiri bagi Iran antara tetap mempertahankan dukungannya terhadap rezim Assad atau berusaha untuk bersikap pasif. Apalagi jika melihat semangat para demonstran yang tetap bertahan. Semakin lama protes yang dilakukan oleh demonstran, maka Iran akan semakin dipaksa untuk memikirkan kembali hubungannya dengan Assad. Karena jika akhirnya rezim Assad jatuh dan Iran masih dalam posisi mendukung, tentu hal ini akan berdampak negatif bagi Iran. Oleh karena itu, Iran tetap harus menerapkan kebijakan proaktif terbatas dengan tidak terlibat secara langsung.

Lantas bagaimanakah solusi dari krisis politik di Syria ini. Obama pernah menyatakan dengan tegas bahwa Presiden [Bashar] Assad sekarang memiliki pilihan: memimpin yang transisi [demokrasi], atau mundur.[19] Akan tetapi jika Assad tetap menggunakan pendekatan represif dan militeristik, maka tampaknya intervensi asing bisa iterapkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa intervensi asing perlu dilakukan jika Assad tetap menggunakan kekerasan. Pertama, Suriah adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara perdamaian dunia. Ketika seorang anggota tetap Dewan Keamanan menyerukan pada anggota negara untuk menghentikan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri, ini merupakan bagian integral dari tanggung jawabnya berdasarkan Piagam PBB.[20]

Kedua melimpahkan kedaulatan, di negara-negara hak untuk mengelola urusan internal mereka tanpa campur tangan asing, tetapi tidak izin berburu untuk membunuh rakyat mereka sendiri. Ketika sebuah negara terlibat dalam pembunuhan pada perusahaan luas, skala dan metode yang digunakan oleh aparat keamanan Suriah dan pasukan maut, negara manapun - tidak hanya anggota tetap Dewan Keamanan - memiliki hak untuk campur tangan untuk menghentikan pembunuhan di bawah prinsip kemanusiaan intervensi. Ketiga, ketika rezim Suriah mendorong orang sendiri untuk mencari perlindungan di Lebanon dan Turki untuk menghindari kekejaman, ia menciptakan situasi dimana tidak hanya keamanan negara yang terkena dampak yang dipertaruhkan, tapi seluruh wilayah juga.[21]

Daftar pustaka

Alfoneh, Ali. Middle Eastern Upheavals: Mixed Response in Iran.

Barzegar, Kayhan. “Iran's Interests and Values and the 'Arab Spring',” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20954/Irans_interests_and_values_and_the_arab_spring.html

 “Bom Bunuh Diri Guncang Damaskus, 40 Tewas.” Artikel diakses pada 6 januari 2012 dari http://www.beritasatu.com/mobile/dunia/22895-bom-bunuh-diri-guncang-damaskus-40-tewas.html

Dehghan, Saeed Kamali. “Tehran supports the Arab spring...but not in Syria,” Artikel Diakses pada 6 Januari 2012 dari  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/ 2011/apr/18/Iran-arab-spring-Syria-uprisings

Ensher, Henry A. “Iran-Syria Relations and The Arab Spring,” Artikel Diakses pada 8 Januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Iran-Syria-relations-and-arab-spring

Foster, John. “A Pipeline through A Troubled Land: Afghanistan, Canada, And The New Great Energy Game.” Canadian Centre for Poligy Alternatif (CCPA), Volume 3, No. 1 June 19, 2008 h. 7-9.

Fulton, Will  dkk. “Syria-Iran Foreign Relations.” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Syria-Iran-foreign-relations

Goodarzi, Jubin. “Iran and Syria,” Artikel diakses pada 7 Januari 2012 dari http:// Iranprimer.usip.org/resource/Iran-and-Syria

 “PBB: Jumlah korban tewas di Suriah capai 5.000,” Artikel diakses pada  6  Januari 2012 dari  http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111212suriah.shtml

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. Pengantar Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Rakel, Eva Patricia. The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since the Islamic Revolution. Duitsland: 2008.

”Oposisi Suriah Janji Putuskan Hubungan dengan Iran jika Assad Terguling.” Artikel diakses pada 8 Januari 2012 dari http://skalanews.com/baca/news/3/0/101287/ internasional/oposisi-suriah-janji-putuskan-hubungan-dengan-iran-jika-assad-terguling.html

---

[1] Iran mendukung gerakan anti-kediktatoran ini karena hal tersebut sesuai dengan prinsip Iran  yang mendukung gerakan rakyat, menentang intervensi domestik dan regional oleh kekuatan asing, dan menyadari "persatuan Islam." Iran tidak menginginkan adanya pemerintahan yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan asing. Dan menurut Iran negara-negara yang diktator tersebut adalah boneka barat (Amerika Serikat), kecuali Syria. Hal ini mungkin salah satu alasan Iran tidak mendukung aksi demonstrasi yang ada di Syria.

[2] Rahbar Iran, Ali Khamenei menyebut gejolak yang terjadi di Timur Tengah saat ini sebagai ”islamic awakening” yang terinspirasi oleh revolusi Iran pada 1979. Alasan Khamenei berkata demikian karena adanya kedekatan regim penguasa tersebut dengan pihak barat, khususnya Amerika serikat.

Ali Alfoneh, Middle Eastern Upheavals: Mixed Response in Iran.

[3] Saeed Kamali Dehghan, “Tehran supports the Arab spring...but not in Syria.” Artikel Diakses pada 6 Januari 2012 dari  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/18/Iran-arab-spring-Syria-uprisings

[4] Ibid.

[5] “PBB : Jumlah korban tewas di Suriah capai 5.000.” Artikel diakses pada  6  Januari 2012 dari  http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111212_suriah.shtml

[6] “Bom Bunuh Diri Guncang Damaskus, 40 Tewas.” Artikel diakses pada 6 januari 2012 dari http://www.beritasatu.com/mobile/dunia/22895-bom-bunuh-diri-guncang-damaskus-40-tewas.html

[7] Definisi power bisa berarti kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan untuk mencapai output politik luar negeri melalui kontrol terhadap lingkungan eksternal yang berubah. Jadi power tidak hanya kekuatan militer. Power merupakan perpaduan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif.

[8] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad yani, Pengantar Hubungan Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 24-35.

[9] Eva Patricia Rakel, The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since The Islamic Revolution (Duitsland: 2008) h. 148.

[10] Bukti adanya dukungan Iran terhadap Syria adalah dengan pengiriman IRGC Qods Force advisors, pelatihan personil, dan sumber daya lainnya untuk memperkuat serangan rezim Assad ke pada para demonstran Iran juga menyediakan bantuan senilai $ 23.000.000 bagi Syria untuk membangun pangkalan militer di latakia, dalam rangka memefasilitasi langsung pengiriman dari Iran.

Will Fulton, Robert Frasco, Ariel Farrar-Wellman, “Syria-Iran Foreign Relations.” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Syria-Iran-foreign-relations

[11] Kayhan Barzegar, “Iran's Interests and Values and the 'Arab Spring'.” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20954/Irans_interests_and_values_ and_the_arab_spring.html

[12] Henry A. Ensher, “Iran-Syria Relations and The Arab Spring.” Artikel Diakses pada 8 Januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Iran-Syria-relations-and-arab-spring

[13] Iran menganggap kelompok demonstran ini sebagai orang yang disewa oleh Israel untuk menciptakan kekacaua di Syria. Klaim ini dibuktikan dengan pengakuan dari orang-orang yang menyatakan bahwa mereka telah dibayar oleh Israel gaar memberikan foto dan video kerusuhan di Syria untuk disebarkan ke media asing.

Lihat Dehghan,”Tehran.

[14] Will Fulton, “Syria-Iran.

[15] Ensher, “Iran-Syria.

[16] Salah satu upaya untuk mengisolasi Iran dari perdagangan gas internasional adalah dengan dibentuknya proyek TAPI (Turkmenista, Afghanistan, Pakistan, dan India) oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk menghentikan kerjasama IPI (Iran, Pakistan, dan India).

John Foster. “A Pipeline Through A Troubled Land: Afghanistan, Canada, And The New Great Energy Game.” Canadian Centre for Poligy Alternatif (CCPA), Volume 3, No. 1 June 19, 2008 h. 7-9.

[17] Indikasi pemutusan hubungan kerjasama antara Iran Syria ketika rezim Assad tumbang berdasarkan pada pernyataan Pimpinan Dewan Nasional Suriah (oposisi Suriah) Burhan Ghalioun bahwa ia tidak akan menjalin hubungan khusus dengan Iran. Karena Syria sebagai negara arab seharus memiliki kedekatan dengan negara-negara teluk dan semenanjung arab.

”Oposisi Suriah Janji Putuskan Hubungan dengan Iran jika Assad Terguling.” Artikel diakses pada 8 Januari 2012 dari http://skalanews.com/baca/news/3/0/101287/internasional/oposisi-suriah-janji-putuskan-hubungan-dengan-iran-jika-assad-terguling.html

[18] ”Liga Arab terapkan sanksi terhadap Suriah.” Artikel diakses pada 8 Januari 2012 dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/11/111124_ligaarabsuriah.shtml

[19] Trita Parsi, Reza Marashi, “ARAB SPRING SEEN FROM TEHRAN.” Artikel diakses pada 7 januari 2012 dari http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=62

[20] Fehmi Saddy, “The Arab Spring and Syria’s long winter.” http://aljazeera.com/indepth/ opinion/ 2011 /09/201192395146840552.html

[21] Ibid,.