Membawa isu gender ke dalam konsep National Security dan Hubungan Internasional

Ilmu hubungan internasional sebelumnya menganggap fokus bahasan dari studi HI adalah masalah yang berkaitan dengan hubungan antar negara negara yang berdaulat. Permasalahan-permasalahan lainnya, salah satunya seperti isu gender belum dianggap pantas untuk masuk ke dalam wilayah kajian ilmu hubungan internasional. Hal ini terjadi karena paradigma Hubungan Intenasional yang dianut adalah paradigma realis yang bersifat State Centic. Ini mengacu pada asumsi bahwa aktor hubungan internasional adalah negara. Dengan demikian isu yang paling menonjol saat itu konsep keamanan nasional (National Security) yang menjadi tujuan dasar negara untuk melindungi warga negaranya.
Namun setelah berakhirnya perang dingin, semakin banyak kritik yang ditujukan pada teori realisme. Salah satunya adalah kritik yang dilakukan oleh teori feminisme. Kaum feminisme mempertanyakan bagaimana posisi gender (khususnya bagi kaum wanita) dalam konsep National Security? Juga pertanyaan mengapa mainstream Hubungan Internasional tidak memasukkan gender dalam kajiannya? Mereka menganggap konsep Hubungan Internasional saat ini sangat tidak memungkinkan perempuan unutk melakukan pekerjaan yang potensia atau setidak memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki.
Teori realis berpendapat bahwa hubungan internasional adalah studi yang berkaitan dengan power. Mereka menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara seharusnya dipahami sebagai dunia interaksi antar otoritas kedaulatan yang berbeda dari berbagai negara. Hal ini karena mereka bersumsi bahwa dunia internasional saat ini berada dalam kondisi anarki. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan keutuhan otoritas negara, hubungan yang dibangun adalah berdasarkan pada konsep Balance of Power. Konsep negara sebagai aktor dalam hubungan internasional mengacu pada apa yang disebut sebagai kedaulatan laki-laki (sovereign man). Karena seperti yang dinyatakan oleh Morgenthau bahwa laki-laki merupakan titik awal untuk berteori dalam Hubungan internasional. Namun hal ini dikritk oleh feminis, menurut mereka semua ini terjadi karena relais membangun ragumen mereka dari asumsi bahwa warga negara diidentikkan dengan laki-laki, sedangkan perempuan tidak termasuk. Sehingga teori realis akan kehilangan koherensinya jika perempuan tidak dihilangkan dari definisi bahwa laki-laki adalah aktor politik.
Menurut kaum feminis, ketidaksetaraan gender itu terjadi karena negara hanya berdasarkan padam asumsi realis. Padahal sekarang ini kondisi dunia internasional elah berbeda. Oleh karena itu mereka mengangkat isu gender. Mereka ingin agar studi hubungan internasional tidak lagi hanya fokus pada konsep National security realis saja. Selama ini, negara masih tetap mempertahankan dominasi laki-laki. Sehingga perempuan dianggapa tidak pantas untuk memegarng posis-poais penting dalam strukur negara. Semua ini terjadi juga karena negara menganut sistem patriarkis. Perempuan telah dibuat memiliki ketergantungan pada suami dalam unit rumah tangga. Rumah tanggalah yang menjadikan mereka lemah dan tidak memilki akse untuk berinetraksi di luar lingkungan rumah tangga. Kaum femini s menginginkan agar diadakannya dekonstruksi negara untuk menghilangka tradisi patriarki. Karena menurut mereka negara merupakan aktor utama yang mengontrol perempuan. Negara akan tetap mempertahankan dominasi laki-laki.
Meskipun saat ini realisme tidak lagi berdasarka pada politik identitas nasional, namun pada kenyataannya mereka tetap asumsi bahwa laki-laki merupakan aktor utama dalam politik. Isu gender masih tidak menjadi masalah yang berarti bagi mereka. hal dikarenakan mereka hanya fokus masalah masalah perang (konflik). Teori-teori Hubungan Internasional tetap tidak menghubungkan antara pergerakan perempuan dan perubahan yang sosial yang mempengaruhi sistem sosial politik.
Menurut kaum feminis, asumsi bahwa kondisi politik internasional yang anarki hanya merupakan alasan bagi realis untuk memproteksi perempuan. Konsep anarki menolak inter-koneksi sesuatu dan kejadian, sehingga kita terhalangi unutk melihat sebuah realitas secara utuh. Oleh karena itu kaum feminis meminta agar dilakukan penulisan kembali terhadap sejarah. Mereka menginginkan agar perempuan juga dimasukkan dalam sejarah. Karena dalam sejarah, konsep “laki-laki” selalu berkaitan dengan gagasan power. Feminis menetang asumsi bahwa studi Hubungan Internasional tidak membahas isu gender. Karena menurut mereka teori hubungan internasional berdasarkan pada interaksi negara. Mereka mengakui bahwa negara merupakan aktor utama dalam Hubungan internasional. Kajian hubungan internasional tidak hanya membahas struktur dan proses, tetapi juga berhubungan dengan kontruksi teori yang dibuat untuk mendukung dinamika ini. Oleh karena itu, realis seharunya tidak hanya mendeskripsikan dunia apa adanya saja, tetapi juga harus memperhatikan pada pada dinamikan sosial dan politik.
Selain feminisme, masih ada eori lain yang mengkritik teori realis. Neoliberalis seperti Robert Keohane menyatakan bahwa neo-realisme tidak mempedulikan karekteristik institusional sistem-sistem dan demikian tidak menyediakan cara bagi sistem untuk merubah kecuali ketika kapabilitas negara berubah. Pemahaman politik dunia harus meliputi perubahan kompleksitas institusi dan efeknya terhadap negara. Menurut Osenburg, realisme cacat karena teori anarki sebagai sebuah determinan dalam HI ditetapkan dalam periode tertentu dan tidak bisa menjelaskan transisi dan perubahan sejarah. Selain itu, HI tidak hanya tentang konflik antarnegara tetapi menunjukan bahwa konflik domesti bisa diinternasionalkan dan konflik internasional bisa menjadi aspek mayor dari isu-isu domestik.
Doktrin-Doktrin National Security dan penolakan kaum feminisme
Realis dan neorealis menganggap keamana sebagai kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup negara. Tugas sebuha negara adala untuk menjamin keamanan, membuat dan mengatur unit-unit politik. Kemanan sebuah Negara terhubungkan kepada pandangan strategisnya. Kaum realis meyakini bahwa keamanan Negara berhubungan secara dekat dengan kekuatan militer, karena National Security berkaitan dengan pertahanan dan kekuatan yang muncul menjadi pokok keamanan ketika terjadi konflik, paham realism berasumsi bahwa Negara-bangsa adalah sumber identitas bagi sebuah individu. National Security tertuju pada penggerakan politik yang didasarkan pada nasionalisme. Oleh karena itu jika individu ingin keamana dijami oleh negara, maka mereka harus mengikuti apa saja kebijakan negara. Keamanan individu tidak dapat dilepas hubungannya dengan Negara, karena prinsip dasar sebuah Negara memelihara tatanan sosial dan menjaga individu dari invasi asing.
Kaum feminis telah mengambil dari pendekatan tersebut dan memasukkan ke ruang lingkup gender untuk memperkuat kritik mereka. Pendekatan state- realism adalah subjek untuk di kritisi karena kekurangan mereka dan karena Negara pada teori realist menjadi sebuah dasar kesatuan dengan kepentingan dan agency, hal ini mengabaikan fakta bahwa Negara dibentuk dalam proses pembuatan batas dan identitas yang membedakan antara komunitas dan masyarakat pada kelas dasar, ras, gender dan dan agama. Selain itu batas Negara dibentuk dan diperbaharui oleh kekuatan kepentingan nasional, demikian pula, konsep kewarganegaraan melalui masalah kewajiban dan hak pada individu, menjadi konsep yang menimbulkan dan menutupi hal lainnya. untuk masalah keamanan, para aparatur Negara merupakan agen pengambil kebijakan. Aktor non Negara memiliki peran yang kecil dalam kerangka kerja seperti itu. Keberadaan mereka masih berada diluar kerangka kerja dari struktur National Security. Teori strategis tersebut membantu kritik kaum feminis pada doktrin National Security. Sehingga, keamanan Negara mendapat perlakuan khusus dan keamanan masyarakat termaginalkan.
Feminist mempertanyakan kebenaran pandangan bahwa negara merupakan arus utama dari keamanan dan asumsi bahwa keamanan individu cukup dipahami pada istilah keanggotaanya dari komunitas nasional dan Negara. Feminisme bukan saja menentang ide stabiltas dan identitas nasional yang homogen tetapi juga menawarkan konsep alternatif seperti identitas kolektif. Mereka berpendapat bahwa identitas tidak sekadar terikat pada konsep wilayah saja atau batas dari negara bangsa. Mereka menggaris bawahi kepentingan dari gender sebagai suatu identitas dan menunjukan bagaimana isu-isu identitas lainnya telah termarginalkan atau dikeluarkan dalam proses konstruksi negara sebagai suatu aktor dan mendahulukan laki-laki sebagai warga. Namun menurut realisme, ide dari identitas sub-nasional tidak kompatibel dengan Hubungan Internasional. sejak masuk kedala studi Hubungan Internasional, negara terus berfungsi sebagai komponen yang tidak dapat diperkecil lagi dari identitas, gender, perlombaan, kelas, atau faktor lain yang terus diabaikan. Ide kepentingan nasional sebagai satu prinsip pengorganisasian dasar dalam Hubungan Internasional percaya pada dugaan identifikasi kita dengan bangsa lebih penting dan menolak semua fokus dan identifikasi sosial dan politik lainnya.
Gerakan anti kolonial setelah perang dunia kedua memiliki peran utama di dalam membangun negara bangsa. Identitas dibangun oleh hal yang lainnya yang memiliki konsekuensi dalam membuat kategori sosial yang pasti dan dalam usaha membuat orang menerima mereka. Setelah melihat kesuksesan dari gerakan nasionalis, struktur dan institusi yang muncul pada image dari gerakan itu cenderung memperkuat status tidak menentu. Teori seperti realisme, dan konsep National Security juga membuktikan dengan sangat mudah dalam menggabungkannya. Kaum feminis, bagaimanapun, persoalkan dongeng dengan identitas homogen yang adalah basis dari negara bangsa sebagai satu aktor, dan memperlihatkan bagaimana gender pusat ke konstruksi dari negara bangsa.
Kaum feminis berpendapat bahwa penyatuan gender dari identitas nasional juga melayani untuk menawarkan secra spesifik “tempat bagi perempuan” di dalam hirarki sosial politik. Hal Ini tampak seperti mengidealkan perempuan, tetapi pada kenyataannya menempatkan mereka pada pada tempat yang lebih rendah secara permanen dari hirarkis. meskipun gender memainkan satu peran dalam membangun identitas nasional dan meletakkan perempuan pada masalah sosial yang spesisfik, perempuan tidak dikeluarkan dari konsep bangsa sebagai akibat perlombaan mereka, agama atau warna. aspirasi-aspirasi nasionalis untuk kedaulatan yang populer mungkin mendorong sebuah perluasan hak kewarganegaraan.
Realis dan neorealis sekarang mengakui bahwa security memiliki banyak dimensi dan militer membangun untuk memastikan keamanan. Mereka juga menghargai bahwa anggaran militer meliputi biaya yang sangat besar untuk masyarakat, bahwa suatu negara mungkin menjadi sumber ketidakamanan bagi orang hidup di dalamnya, dan seterusnya. Akan tetapi, metode untuk menjamin keamanan tetap pada aspek militer dan nasionalis dalam wacana realis dan neorealis. Realis dengan tegas meyakini bahwa keamanan bisa diperoleh tanpa melalui persenjataan, perkembangan, atau memupuk rasa menghormati HAM, adalah utopis. Oleh karfena itu, agenda utama realisme dan mendasari doktrin-doktrin dari siasat memperkuat pasukan tetap utuh.
Demikian pula, negara dan institusi, dalam hubungan dengan HI dan national security, juga telah mencoba untuk memasukkan masalah gender ke dalam agenda mereka. Kejadian ini dilakukan dengan memilih untuk “menambahkan gerakan perempuan”. Kaum feminis berpendapat bahwasanya wanita yang menyetujui paham realis akan sesuai untuk memasuki bidang ini. Bagaimanapun juga, apa yang mereka usulkan adalah perubahan dalam teori realisme. konsep keamanan harus disesuaikan dengan keadilan sosial, kebebasan berpolitik, dan demokratisasi. lebih kepada memperluas perspektif keamanan untuk menjaga proses demokratisasi dan pemberdayaan“pengelolaan” konflik keadilan sosial harus dipandang sepenting penyelesaian konflik. Tapi perdebatan tentang keamanan harus di luar kerangka realis. Proses demokratisasi dan resolusi konflik menunjukan bahwa konsep tradisional dari national security mulai ketinggalan jaman
Fungsi dari kritik feminis adalah untuk menunjukkan bahwa realisme dan kategori doktrin National Security, meskipun klaim bahwa mereka sangat penting "kebenaran" tentang negara dan masyarakat, memiliki bias gender yang kuat. feminis menekanan pada tantangan gender dan identitas menerima kebijaksanaan bahwa bangsa-negara adalah satu-satunya sumber identifikasi politik signifikan dan kesetiaan di dunia. Mereka mengangkat isu-isu gender dan menunjukkan bahwa perempuan memiliki sedikit hubungannya dengan pengambilan keputusan dalam struktur negara.

Review: Controlling Crime and Corruption from Below: Sungusungu in Kenya

Artikel ini menjelaskan tentang perkembangan organisasi sungusungu di Kenya. organisasi ini berperan dalam menangani kasus kriminal seperti perampokan yang mana sanksi yang diberikan berdasarkan kepada norma setempat. Sungusungu sangat berbeda dengan organisasi lain dalam menangani masalah korupsi. Organisasi ini tidak melibatkan polisi dalam menyelesaikan masalahnya karena dia meyakini jika dia mengaitkan antara jalur kepolisian dan peradilan maka akan di takutkan terjadinya korupsi sistemik antara mereka.
Kenya adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya korupsi, masyarakat di Kenya tidak lagi mempercayai pemerintahan dan kepolisian setempat karena mereka hanya main hakim sendiri dalam menanggani kasus-kasus. Maka oleh karena itulah menimbulkan organisasi yang sangat bertentangan dengan pemerintah dan kepolisian, salah satu organisasi yang didirikan adalah Polmas. Organisasi ini sangat di kenal oleh masyarakat Kenya karena organisasi ini sangat melindungi kelompok-kelompok lokal dan menjaga ketertiban di pedesaan.
Small arms and sungusungu
Berkembangnya sungusungu di Tanzania pada tahun 1980-an sangat erat kaitannya dengan perang antara Tanzania dan Uganda pada tahun 1978. Setelah berakhirnya perang ini menyebabkan rasa ketidakamanan bagi Tanzania kerena berkembangnya gerakan kriminal seperti penyelundupan senjata dan pencurian saham. Maka oleh karena itu di bentuklah organisasi sungusungu untuk merespon ancaman tersebut. Darisinilah mereka memulai berkembang di berbagai Kota Tanzania. Kenya juga dihantui oleh perang eksternal dengan negara lain selain negara Kenya ini sering di hantui oleh perang saudara antara pemerintah dan warga sipil dalam negeri. Maka adanya sungusungu ini adalah suatu gerakan yang sangan membantu bagi penduduk setempat karena menawarkan keamanan bagi mereka.
Kuria and its thieves
Di Kenya, Kuria banyak rumah-rumah yang menyembunyikan pencuri sehingga identitas para pencuri sangat sulit untuk dikenal. Oleh karena itu, sangat susah untuk menyelesaikan masalah pencurian di Kuria juga dikarenakan mereka yang dilindungi oleh kerabat mereka di daerah lain. Selain itu mereka juga bisa menyuap para pejabat penegak hukum. Walaupun mereka di hukum, tidak lama kemudian mereka akan bebas dengan sangat mudah. maka dengan memberikan kasus pencurian di Kuria ini kepada pemerintahan adalah hal yang sangat sia-sia.
Selain dari hal diatas, para pencuri juga menyuap pejabat-pejabat negara untuk melancarkan misinya dalam menyelundupkan senjata, dan para pencuri di Kuria juga merekrut para pejabat negara untuk menjadikan sekutu mereka dalam menjalankan misinya yang sangat berguna apabila mereka terbentur dengan beberapa masalah maka para pejabat tersebut dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang di dapatkan.
Karena begitu sangat banyaknya para pejabat yang terlibat dengan korupsi, maka yang sangat di perlukan dalam menegakkan hukum dalam menangani kasus pencurian di Kuria adalah organisasi seperti sungusungu. Sungusungu selain memberikan responan terhadap pencuri tetapi dia juga mendapat tantangan dari para pejabat negara dan kepolisian yang bergabung dengan para pencuri tersebut. Maka hal ini menyebabkan terjadinya pro kontra di kalangan pejabat karena organanisasi hanya merupakan organisasi independen yang illegal.
Dalam artikel ini juga di jelaskan bahwa polisi juga pernah di dapatkan membantu para pencuri dengan menangkap anggota dari Sungusungu, karena organisasi sungusungu telah menangkap para pencuri dan para pencuri mendesak kepolisian yang bersekutu dengannya untuk membantu para pencurian tersebut. Tentunya hal ini sangat membuat pihak kepolisian bimbang dalam mengambil keputusan antara menegakkan hukum dan membantu sekutunya.
Selain dari itu yang menjadi masalah utama dalam organisasi sungusungu adalah masalah pendanaan, sehingga juga membuat organisasi independen ini terkadang terpaksa untuk terhenti sementara, dan dalam menjalankan aksinya sungusungu juga mendapatkan ancaman besar dari para pencuri, seperti ancaman pembunuhan terhadap keluarga sungusungu dan pembakaran terhadap rumah sehingga hal ini menyebabkan turunnya kinerja dari organisasi sungusungu.

A World Without Islam

A World without Islam, itulah judul buku yang ditulis oleh Graham E. Fuller. Tentu sangat menarik bukan? Umumnya, judul buku merupakan daya tarik pertama bagi pembaca dan Fuller telah berhasil menarik saya untuk membacanya. Ketika melihat judul tersebut, saya berpikir bahwa Fuller adalah orang yang memandang Islam dengan persepsi negatif. Namun justru sebaliknya, ia mempertanyakan validkah jika kita mempertentangkan antara Islam dan Barat? Ia menyatakan ada atau tidak adanya Islam, dunia akan sama saja. Akan ada hubungan konfliktual antara barat dan timur jika dilihat secara historis-politis. Kenapa? Inilah yang dijawab oleh Fuller dalam bukunya tersebut.

Bagaimanakah jika Islam tak pernah ada? Itulah pertanyaan Pertama yang diajukan oleh Fuller. Tentu jawabannya adalah tidak akan ada benturan peradaban, tidak akan ada perang suci, dan lebih jauh lagi tidak akan ada terorisme. Sejak 9/11, banyak persepsi negatif yang muncul di dunia cenderung mendiskreditkan Islam. Apakah benar Islam merupakan penyebab krisis yang terjadi saat ini? Akankah Timur Tengah menjadi lebih damai? Apakah hubungan timur dan barat akan tetap ada tanpa pengaruh Islam? Untuk menjawab semua ini, Fuller menggunakan analisis sejarah.

Islam selalu diidentikan dengan Timur Tengah, dan memang benar bahwa Islam memang lahir di sana. Dalam perkembangan selanjutnya Islam telah membentuk norma-norma budaya dan preferensi (pilihan) politik masyarakat. Sehingga yang terlihat bahwa Timur Tengah adalah Islam. Lantas bagaimana kita bisa memisah Islam dari Timur Tengah? Menurut Fuller, pertama dimulai dari etnisitas. Sebelum Islam lahir, telah terjadi persaingan etnis di Timur Tengah yang didominasi oleh kelompok etnis Arab, Persia, Turki, Kurdi, Yahudi, dan bahkan suku barbar dan Pashtun. Jadi persaingan ini telah ada sebelum Islam dan mungkin akan tetap berlangsung meskipun Islam tidak ada. Akan tetapi, peran Islam tetap ada sebagai agama mayoritas saat ini di sana.

Sandainya Islam tidak ada dan Kristen menjadi agama terkuat, apakah hubungan Timur Tengah dan barat akan lebih baik? Tentu saja tidak. Sikap ekspansionisme bangsa Eropa pada abad pertengahan lebih didasari oleh kepentingan ekonomi dan geo-politik. Semangat kekristenan dalam Perang Salib hanyalah sebagai symbol kuat pemersatu. Namun tetap tujuan utamanya adalah untuk mencari daerah jajahan sebagai sumber kekayaan. Dan jika Islam tidak ada, rasanya mustahil jika Kristen Timur-Tengah akan diam saja jika mereka dijajah.

Selanjutnya adalah faktor minyak di Timur Tengah. Ini adalah isu yang sangat dominant hingga saat ini. Apakah negara di Timur Tengah rela jika ladang minyak mereka dikuasai oleh asing, khususnya barat? Rasanya tidak mungkin, bahkan orang Kristen Timur Tengah sekalipun rasanya akan menentang hal tersebut. Jadi hal ini bukanlah karena mayoritas negara Timur Tengah tersebut adalah Islam dan anti terhadap barat. Buktinya, adalah bagaimana reaksi Amerika Latin atas dominasi Amerika terhadap minyak, ekonomi dan politik mereka. Gerakan anti-kolonial di Timur Tengah dapat juga disamakan dengan perjuangan anti colonial yang dilakukan oleh golongan Hindu di India, Konfusius di China, Budha di Vietnam, dan perjuangan anti kolonialisme lainnya. Jadi, tidak ada jaminan bahwa seandainya Islam tidak pernah ada, interaksi di Timur Tengah akan lebih baik. Dengan kata lain, tanpa Islam, Timur Tengah akan selalu konfliktual karena telah ada pertarungan kekuasaan, wilayah, pengaruh, ekonomi, dan perdagangan sebelum Islam ada.

Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah Timur Tengah akan lebih demokratis tanpa Islam? Jawabannya pun sama saja. Tidak ada jaminan bahwa Timur Tengah akan lebih demokratis tanpa Islam. Karena di Eropa sendiri, masa-masa kediktatoran pun baru berakhir pada abad ke-20. Contoh lainnya adalah masalah Palestina. Sebetulnya ini berasal dari permusushan antara Kristen dan Yahudi, bukan dengan Islam. Holocaust telah menjadi bukti sejarah yang nyata dari permusuhan ini. Kaitannya dengan Palestina hanyalah karena kaum yahudi berusaha mencari tanah di laur Eropa. Jadi, konflik Israel Palestina ini, bukanlah konfik agama, melainkan hanya konflik nasionalisme, entnis, dan teritori, karena hak orang Palestina direbut oleh bangsa Yahudi.

Selain itu, agama Kristen di Eropa juga sering dijadikan sebagai alat politik, ini tentu berbeda dengan Kristen di Timur Tengah yang cenderung religius. Sehingga tidak heran jika terjadi pertentangana antara Kristen Katolik di Roma dengan Kristen Ortodoks di Konstantinopel (yang juga berakar dari permasalahan politis). Apalagi sejak terjadi sekulerisasi di Barat (Eropa), kapitalisme, dan kebebasan, membuat gap antara Kristen Ortodoks di Timur semakin berbeda dengan Kristen yang berkembang di Barat.

Jadi, meskipun Islam tidak pernah ada, hubungan Timur Tengah dengan Barat akan tetap tidak harmonis. Hal ini dikarenakan persaingan perebutan sumber daya ekonomi dan kepentingan geo-politik di Timur Tengah. Islam hanyalah dijadikan sebagai alat untuk pemersatu, karena ia adalah agama mayoritas di Timur Tengah saat ini. Dan sekarang ini isu terorisme semakin memperparah hubungan antara keduanya. Apakah benar terorisme ada karena Islam? Yakinkah jika Islam tidak ada, terorisme akan hilang atau tidak akan terjadi peristiwa 9/11? Karena menurut Barat, terorisme, selalu dikaitkan dengan Islam ekstrimisme. Meskipun bukan Islam secara keseluruhan, tetapi melekatnya kata Islam juga menjadi diskredit tersendiri dari isu terorisme ini.

Jawabannya tidak. Terlebih dahulu harus dipertanyakan tentang konsepsi terorisme itu sendiri. Karena konsepsi ini sangat ambigu. Kenapa saat ini terorisme selalu berkaitan dengan Islam. Padahal kelompok Hindu Tamil di Srilanka juga bisa disebut terorisme. Di Athena juga ada terorisme. Dan banyak lagi kelompok militant yang bisa disebut terorisme. Ini berarti bahwa jika Islam tidak ada, terorisme tetap akan ada. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik sentiment etnis, ekonomi, maupun geo-politik. Seperti di Inggris, China, India, Makedonia, dan banyak lagi lainnya. Sebagian besar tindakan tersebut bersifat non-agama. Bahkan serangan terorisme di Eropa selama 2006, hanya sekali dilakukan oleh para Islamis dari 498 serangan. Ini menunjukan bahwa Islam sangat sedikit perannya dalam menimbulkan aksi terorisme. Bahkan kebanyakan tindakan terorisme ini lebih disebabkan oleh ideologi marxisme, bukan Islam.

Semua bangsa tentunya akan menolak adanya penindasan asing. Begitu juga dengan negara-negara Islam. Nasionalisme tetaplah menjadi alasan utama, sedangkan agama hanyalah dijadikan upaya mencari dukungan dari negara lain yang memiliki agama yang sama. Apalagi jika pihak asing tersebut berasal dari agama yang berbeda. Tujuannya adalah agar mendapatkan solidaritas dan dukungan. Jelas, bahwa agama hanya dijadikan sebagai alat politis dari pada sebagai tatanan moral dalam hubungan barat dan Islam.

Jika seandainya Islam tidak ada, dunia belum tentu akan lebih baik? Atau malah akan lebih buruk. Karena persaingan etnis di Timur Tengah bisa berkurang sejak lahirnya Islam. Mungkin jika Islam tidak pernah ada, konflik akan semakin menjadi. Begitu juga dengan konflik barat dan timur tetap ada, karena lebih disebabkan oleh faktor etnis, nasionalisme, ambisi, keserakahan, sumber daya, dan imperialis. Dan lebih ironis lagi, panasnya hubungan timur-barat lebih disebabkan oleh pemimpin yang ototriter sekaligus sekuler.

Bagi Barat, Islam dikonstruksi sebagai sasaran untuk menguasai sumber daya alam Timur Tengah, sementara bagi negara-negara di Timur Tengah, Islam dijadikan sebagai perekat untuk melakukan perlawanan terhadap Barat. Padahal posisi Islam hanyalah komplementer saja yang datang belakangan. Tanpa Islam persaingan Barat versus Timur Tengah akan tetap berlanjut.