Respon Iran Terhadap Perkembangan Terakhir Di Timur Tengah

Studi Kasus: Krisis Politik Di Syria

Beberapa bulan terakhir kita semua telah melihat terjadinya perubahan politik yang sangat drastis di Middle East. Perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter dan telah lama berkuasa dilakukan oleh kalangan sipil melalui aksi massa yang jumlah yang besar. Gerakan ini setidaknya telah berhasil di Tunisia, Mesir, dan Libya. Dan saat ini masih ada beberapa negara yang juga sedang mengalami kondisi serupa, seperti Yaman dan Syria. Krisis politik kontemporer di dunia arab ini disebut dengan Arab Spring yaitu suatu revolusi menuju demokrasi di dunia Arab.

Peristiwa ini banyak mendapat respon dan perhatian dari dunia internasional. Begitu juga dengan Iran, mereka sangat mendukung gerakan anti kediktatoran di dunia Arab.[1] Bahkan Iran dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa ini adalah perluasan alamiah dari revolusi Iran pada 1979.[2] Sebelumnya banyak pengamat yang mengira bahwa Iran akan bersikap pasif dengan peristiwa ini. Hal ini mengingat bahwa Iran juga pernah mengalami aksi protes yang cukup besar pada 2009.[3] Namun, ada yang aneh dari respon Iran terhadap fenomena ini. Iran tidak mendukung aksi protes yang terjadi di Syria. Justru sebaliknya, Iran menyebut hal ini adalah upaya sabotase yang dilakukan oleh pihak asing.[4] Inilah yang akan menjadi fokus penulis; ”Mengapa Iran mendukung ’kedikatoran’ Bahsar al-Assad di Syria?”

Krisis politik di Syria ini telah berlangsung sejak Maret 2011. Krisis ini dimulai di sebuah kota di Daraa yang mayoritas Sunni. Namun, aksi protes yang dilakukan oleh para demonstran ini mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah Syria. Untuk menekan aksi demonstrasi, regim Bashar Al-Assad menggunakan pendekatan represif dan militeristik. Dan tentu saja hal ini menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari kelompok demonstran maupun pihak militer. Menurut Badan HAM PBB, diperkirakan telah lebih dari 6000 jiwa yang tewas.[5] Namun, menurut pemerintah Syria ini adalah gerakan kriminal bersenjata dan terorisme, dengan demikian mereka memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan karena mengancam negara.[6] Dan klaim ini didukung oleh Pemerintah Iran dengan menyebut gejolak di Syria ini sebagai sabotase pihak asing.

Sebelum menganalisa kasus ini, akan diberikan deskripsi singkat dari teori realis yang akan penulis gunakan sebagai alat analisa. Objek analisa utama Realisme adalah State, power, dan national intersests. State bersifat rasional, artinya selalu mengkalkulasikan cost and benefit dari setiap tindakannya demi national interst. Oleh karena itu, konsep power[7] sangat dominan dalam realisme. Oleh karena itu, power and national interest dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional.[8]

Berdasarkan pada Asumsi di atas setidaknya ada dua hal yang menyebabkan Iran mendukung tindakan represif pemerintahan Bashar al-Assad, yaitu faktor rasionalitas negara dan kepentingan nasional. Prinsip politik luar negeri Iran adalah neither east nor west, but the Islamic republic dan export of revolution. Namun, lebih ditekankan pada kebencian terhadap Amerika Serikat dengan sebutan The Great Satan.[9] Sedangkan di lingkungan Timur Tengah, Amerika Serikat menurut Iran direpresentasikan oleh Israel.

Di sinilah kepentingan Iran terhadap Syriah semakin terlihat jelas. Salah satu alasan Iran mendukung[10] Rezim Syria di bawah pemerintahan al-Assad adalah karena Syria merupakan mitra strategis Iran di Timur Tengah. Oleh karena itu, Iran berusaha menjaga kepentingan strategis ini. Peran strategis Syria adalah sebagai penghubung Iran dengan HAMAS dan Hizbullah, yang merupakan musuh Israel. Dengan demikian, tampaknya aliansi saat ini antara kedua negara ini, meskipun dengan adanya pergolakan domestik di Syria, akan tetap utuh.[11] Iran, akan berusaha untuk melestarikan rezim Assad, dengan secara terbuka meremehkan pentingnya gerakan protes di Syria.[12] Hal ini ditunjukan dengan menuduh para demonstran sebagai "agitators" and "terrorists".[13]

Alasan lainnya adalah Syria merupakan salah satu mitra dagang Iran. Pada juli 2011 lalu, kedua negara menandatangani kerjasama perdaganagan gas senilai $10 miliar.[14] Selain itu, kedua negara juga sedang mengupayakan kerjasama di sektor energi seperti proyek pembanguna pipa gas alam.[15] Dan masih banyak lagi proyek-proyek kerjasama ekonomi lainnya. Hubungan ini akan berusaha dipertahankan oleh. Apalagi dalam kondisi Iran yang sedang mengalami embargo dan isolasi ekonomi internasional akibat dari program nuklirnya.[16] Dengan demikian, Iran tentunya akan berupaya untuk mempertahankan Rezim Assad tetap berkuasa meskipun mereka lemah. Karena jika rezim ini jatuh dan pemerintahan berada di tangan oposisi, maka kepentingan ekonomi Iran akan terancam.[17]

Namun, Jika melihat keinginan Iran untuk lebih dekat dengan dunia Arab, nampaknya kebijakan ini justru akan berdampak sebaliknya. Padahal salah satu tujuan Iran ketika beraliansi dengan Syria untuk mendekatkan hubungan Iran dengan negara-negara Arab. Karena Syria adalah salah satu negara arab yang berpenduduk mayoritas sunni. Dengan dekatnya hubungan Syria dan Iran diharap akan menjembatani hubungan yang lebih baik antara Iran dengan negara-negara arab lainnya yang berhaluan sunni. Karena ini sesuai dengan cita-cita Iran yang ingin menciptakan ”Islamic Unity” sebagai perlawanan terhadap dominasi barat.

Jika demikian, dengan melihat kondisi politk Syria saat ini semakin melemah, sangat sulit bagi Iran untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara arab. Apalagi syria saat ini mendapat sanksi dari Liga Arab.[18] Kondisi ini akan menjadi dilemma tersendiri bagi Iran antara tetap mempertahankan dukungannya terhadap rezim Assad atau berusaha untuk bersikap pasif. Apalagi jika melihat semangat para demonstran yang tetap bertahan. Semakin lama protes yang dilakukan oleh demonstran, maka Iran akan semakin dipaksa untuk memikirkan kembali hubungannya dengan Assad. Karena jika akhirnya rezim Assad jatuh dan Iran masih dalam posisi mendukung, tentu hal ini akan berdampak negatif bagi Iran. Oleh karena itu, Iran tetap harus menerapkan kebijakan proaktif terbatas dengan tidak terlibat secara langsung.

Lantas bagaimanakah solusi dari krisis politik di Syria ini. Obama pernah menyatakan dengan tegas bahwa Presiden [Bashar] Assad sekarang memiliki pilihan: memimpin yang transisi [demokrasi], atau mundur.[19] Akan tetapi jika Assad tetap menggunakan pendekatan represif dan militeristik, maka tampaknya intervensi asing bisa iterapkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa intervensi asing perlu dilakukan jika Assad tetap menggunakan kekerasan. Pertama, Suriah adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara perdamaian dunia. Ketika seorang anggota tetap Dewan Keamanan menyerukan pada anggota negara untuk menghentikan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri, ini merupakan bagian integral dari tanggung jawabnya berdasarkan Piagam PBB.[20]

Kedua melimpahkan kedaulatan, di negara-negara hak untuk mengelola urusan internal mereka tanpa campur tangan asing, tetapi tidak izin berburu untuk membunuh rakyat mereka sendiri. Ketika sebuah negara terlibat dalam pembunuhan pada perusahaan luas, skala dan metode yang digunakan oleh aparat keamanan Suriah dan pasukan maut, negara manapun - tidak hanya anggota tetap Dewan Keamanan - memiliki hak untuk campur tangan untuk menghentikan pembunuhan di bawah prinsip kemanusiaan intervensi. Ketiga, ketika rezim Suriah mendorong orang sendiri untuk mencari perlindungan di Lebanon dan Turki untuk menghindari kekejaman, ia menciptakan situasi dimana tidak hanya keamanan negara yang terkena dampak yang dipertaruhkan, tapi seluruh wilayah juga.[21]

Daftar pustaka

Alfoneh, Ali. Middle Eastern Upheavals: Mixed Response in Iran.

Barzegar, Kayhan. “Iran's Interests and Values and the 'Arab Spring',” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20954/Irans_interests_and_values_and_the_arab_spring.html

 “Bom Bunuh Diri Guncang Damaskus, 40 Tewas.” Artikel diakses pada 6 januari 2012 dari http://www.beritasatu.com/mobile/dunia/22895-bom-bunuh-diri-guncang-damaskus-40-tewas.html

Dehghan, Saeed Kamali. “Tehran supports the Arab spring...but not in Syria,” Artikel Diakses pada 6 Januari 2012 dari  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/ 2011/apr/18/Iran-arab-spring-Syria-uprisings

Ensher, Henry A. “Iran-Syria Relations and The Arab Spring,” Artikel Diakses pada 8 Januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Iran-Syria-relations-and-arab-spring

Foster, John. “A Pipeline through A Troubled Land: Afghanistan, Canada, And The New Great Energy Game.” Canadian Centre for Poligy Alternatif (CCPA), Volume 3, No. 1 June 19, 2008 h. 7-9.

Fulton, Will  dkk. “Syria-Iran Foreign Relations.” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Syria-Iran-foreign-relations

Goodarzi, Jubin. “Iran and Syria,” Artikel diakses pada 7 Januari 2012 dari http:// Iranprimer.usip.org/resource/Iran-and-Syria

 “PBB: Jumlah korban tewas di Suriah capai 5.000,” Artikel diakses pada  6  Januari 2012 dari  http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111212suriah.shtml

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. Pengantar Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Rakel, Eva Patricia. The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since the Islamic Revolution. Duitsland: 2008.

”Oposisi Suriah Janji Putuskan Hubungan dengan Iran jika Assad Terguling.” Artikel diakses pada 8 Januari 2012 dari http://skalanews.com/baca/news/3/0/101287/ internasional/oposisi-suriah-janji-putuskan-hubungan-dengan-iran-jika-assad-terguling.html

---

[1] Iran mendukung gerakan anti-kediktatoran ini karena hal tersebut sesuai dengan prinsip Iran  yang mendukung gerakan rakyat, menentang intervensi domestik dan regional oleh kekuatan asing, dan menyadari "persatuan Islam." Iran tidak menginginkan adanya pemerintahan yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan asing. Dan menurut Iran negara-negara yang diktator tersebut adalah boneka barat (Amerika Serikat), kecuali Syria. Hal ini mungkin salah satu alasan Iran tidak mendukung aksi demonstrasi yang ada di Syria.

[2] Rahbar Iran, Ali Khamenei menyebut gejolak yang terjadi di Timur Tengah saat ini sebagai ”islamic awakening” yang terinspirasi oleh revolusi Iran pada 1979. Alasan Khamenei berkata demikian karena adanya kedekatan regim penguasa tersebut dengan pihak barat, khususnya Amerika serikat.

Ali Alfoneh, Middle Eastern Upheavals: Mixed Response in Iran.

[3] Saeed Kamali Dehghan, “Tehran supports the Arab spring...but not in Syria.” Artikel Diakses pada 6 Januari 2012 dari  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/18/Iran-arab-spring-Syria-uprisings

[4] Ibid.

[5] “PBB : Jumlah korban tewas di Suriah capai 5.000.” Artikel diakses pada  6  Januari 2012 dari  http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111212_suriah.shtml

[6] “Bom Bunuh Diri Guncang Damaskus, 40 Tewas.” Artikel diakses pada 6 januari 2012 dari http://www.beritasatu.com/mobile/dunia/22895-bom-bunuh-diri-guncang-damaskus-40-tewas.html

[7] Definisi power bisa berarti kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan untuk mencapai output politik luar negeri melalui kontrol terhadap lingkungan eksternal yang berubah. Jadi power tidak hanya kekuatan militer. Power merupakan perpaduan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif.

[8] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad yani, Pengantar Hubungan Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 24-35.

[9] Eva Patricia Rakel, The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since The Islamic Revolution (Duitsland: 2008) h. 148.

[10] Bukti adanya dukungan Iran terhadap Syria adalah dengan pengiriman IRGC Qods Force advisors, pelatihan personil, dan sumber daya lainnya untuk memperkuat serangan rezim Assad ke pada para demonstran Iran juga menyediakan bantuan senilai $ 23.000.000 bagi Syria untuk membangun pangkalan militer di latakia, dalam rangka memefasilitasi langsung pengiriman dari Iran.

Will Fulton, Robert Frasco, Ariel Farrar-Wellman, “Syria-Iran Foreign Relations.” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Syria-Iran-foreign-relations

[11] Kayhan Barzegar, “Iran's Interests and Values and the 'Arab Spring'.” Artikel diakses pada 8 januari 2012 dari http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20954/Irans_interests_and_values_ and_the_arab_spring.html

[12] Henry A. Ensher, “Iran-Syria Relations and The Arab Spring.” Artikel Diakses pada 8 Januari 2012 dari http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Iran-Syria-relations-and-arab-spring

[13] Iran menganggap kelompok demonstran ini sebagai orang yang disewa oleh Israel untuk menciptakan kekacaua di Syria. Klaim ini dibuktikan dengan pengakuan dari orang-orang yang menyatakan bahwa mereka telah dibayar oleh Israel gaar memberikan foto dan video kerusuhan di Syria untuk disebarkan ke media asing.

Lihat Dehghan,”Tehran.

[14] Will Fulton, “Syria-Iran.

[15] Ensher, “Iran-Syria.

[16] Salah satu upaya untuk mengisolasi Iran dari perdagangan gas internasional adalah dengan dibentuknya proyek TAPI (Turkmenista, Afghanistan, Pakistan, dan India) oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk menghentikan kerjasama IPI (Iran, Pakistan, dan India).

John Foster. “A Pipeline Through A Troubled Land: Afghanistan, Canada, And The New Great Energy Game.” Canadian Centre for Poligy Alternatif (CCPA), Volume 3, No. 1 June 19, 2008 h. 7-9.

[17] Indikasi pemutusan hubungan kerjasama antara Iran Syria ketika rezim Assad tumbang berdasarkan pada pernyataan Pimpinan Dewan Nasional Suriah (oposisi Suriah) Burhan Ghalioun bahwa ia tidak akan menjalin hubungan khusus dengan Iran. Karena Syria sebagai negara arab seharus memiliki kedekatan dengan negara-negara teluk dan semenanjung arab.

”Oposisi Suriah Janji Putuskan Hubungan dengan Iran jika Assad Terguling.” Artikel diakses pada 8 Januari 2012 dari http://skalanews.com/baca/news/3/0/101287/internasional/oposisi-suriah-janji-putuskan-hubungan-dengan-iran-jika-assad-terguling.html

[18] ”Liga Arab terapkan sanksi terhadap Suriah.” Artikel diakses pada 8 Januari 2012 dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/11/111124_ligaarabsuriah.shtml

[19] Trita Parsi, Reza Marashi, “ARAB SPRING SEEN FROM TEHRAN.” Artikel diakses pada 7 januari 2012 dari http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=62

[20] Fehmi Saddy, “The Arab Spring and Syria’s long winter.” http://aljazeera.com/indepth/ opinion/ 2011 /09/201192395146840552.html

[21] Ibid,.

POLICY AND GOVERNANCE

Culture and Corruption in the Pacific Islands: Some conceptual issues and findings from studies of National Integrity System

Untuk menjelaskan tindakan korupsi di Kepulauan Pasifik, artikel ini menggunakan konsep budaya (culture). Hal dikarenakan terjadinya perbedaan pandangan mengenai korupsi. Bahkan para peneliti pun banyak berbeda pemahaman mengenai definisi korupsi. Korupsi memang ditentang oleh setiap orang, tetapi terkadang korupsi menurut satu orang belum tentu dianggap korupsi oleh orang lain. Saat ini, pembicaraan mengenai korupsi memang sering dilakukan, karena hal ini telah biasa dilakukan oleh para elit di kawasan pasifik. Dan ini juga merupakan fenomena budaya. Oleh karena itulah konsep budaya ini digunakan oleh Peter Larmour untuk menjelaskan korupsi. Ada tiga fokus utama dalam artikel ini, yaitu kenapa orang mulai membicarakan korupsi. Kedua, mengapa ada perbedaan pandangan terhadap korupsi. Dan terakhir, bagaimana hubungan budaya dan korupsi.

Wilayah kepulauan Pasifik terbagi ke dalam tiga ‘culture areas’ yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Dalam menjelaskan korupsi ini, sumber data yang digunakan adalah dari Tranparancy International surveys of National Integrity system. Untuk menjelaskannya, diperlukannya relativisme budaya, yaitu menilai suatu budaya dengan menggunakan pemahaman dari kebudayan itu sendiri, artinya tidak menilai sesuatu dengan persepsi dari luar. Karena bagi masyarakat kepulauan Pasifik, budaya dianggap sebagai identitas. Sedangkan menurut Huntington, Budaya didefinisikan sebagai nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, dan asumsi dasar yang umum di masyarakat.

Laporan-laporan mengenai korupsi dijelaskan oleh pengamat (peneliti) dari pacific studies seperti Ron Crocombe yang menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dan politisi. Korupsi semakin meningkat seiring dengan adanya eksploitasi sumber daya alam, yang diperparah dengan kebobrokan institusi seperti kurangnya audit keuangan. Juga oleh Mark Findlay yang menggambarkan bagaimana pemimpin local memutarbalikkan interpretasi aktivitas korupsi mereka sebagai penghargaan (apresiasi) bagi pemimpin tradisional. Jadi pemimpin tradisional dianggap pantas untuk melakukan korupsi. Inilah yang ingin diteliti oleh Elissa Huffer, mengapa msayarakat mendefinisikan korupsi seperti demikian, dan bagaimana cara mengatasinya?

Transparency International Surveys of National Integrity System meneliti tingkat korupsi di kepulauan Pasifik berdasarkan pada Corruption Perceptions Index (CPI) yang mereka susun. CPI ini menempatkan negara berdasarkan rangking dalam urutan tertentu sebagai negara terkorup. Hasil ini diketaui melalui berbagai wawancara dengan para pebisnis, akademisi, dan jurnalis terkait dengan iklimm bisnis atau pun resiko politik. Jadi sumber data yang didapatkan hanya berdasarkan pada persepsi masyarakat saja. TI’s ‘National Integrity System’ surveys lebih terfokus pada rasitektur negara sebagai negara anti-korupsi dari pada level korupsinya. Jadi, integritas negara (tidak korup) ditentukan oleh sejumlah pilar seperti legislasi (UU), eksekutif (law enforcement), agen-agen pengawasan, dll. Sedangkan budaya tidak dianggap sebagai pilar.

Oleh karena itu, Peter Lamour bersama dengan Manu Bacham dalam surveys mereka menambahkan aspek budaya dalam kuesioner mereka. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha untuk menerapkan doktrin relativisme budaya dengan tidak berupaya untuk mendefinisikan budaya berdasarkan pada persepsi mereka sendiri. Mereka memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berbicara. Sedangkan doktrin relativisme budaya ini sering diabaikan dalam institusi international ketika melakukan survey dengan memberikan pertanyan sesuai dengan persepsi mereka dalam kuesioner yang diberikan. Lamaour lebih tertarik untuk menanyakan bagaimana pendapat mereka mengenai dan apa yang disebut korupsi. Definsi dan pemikiran mereka inilah yang akan membentuk apa usaha mereka untuk mengatasi korupsi.

NIS membuat bentuk survey dalam tiga level pembicaraan (talk) tentang korupsi. Pertama adalah academic discourse yaitu dimana ide tentang budaya yang tersebar dalam berbagai displin dan digunakan melalui cara yang berbeda oleh setiap penulis. Kedua, policy oriented discourse yang digambarkan dalam ilmu sosial dan pemahaman kseharian, dan yang berorientasi untuk melakukan sesuatu tentang korupsi. Ketiga adalah tentang bagaiman masyarakat di suatu negara tertentu membicarakan dan tidak membicarakan korupsi, dan apa yang mereka pahami tentang korupsi. Ketiga level tersebut juga mencakup tindakan yang terkait korupsi seperti pembayaran uang, penawaran pekerjaan dan kontrak yang bersifat tidak terlihat.

Hasil dari surveys ini menunjukan hasil yang berbeda. Setiap negara memiliki pemahan yang berbeda mengenai korupsi. Bahkan dalam satu negara sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai korupsi. Oleh karena itu, ada ahli yang menyatakan bahwa pandangan tetang korupsi akan menjadi seragam jika tindakan tersebut bertentangan dengan apa yang dipersepsikan oleh masayarakat sebagai sesuatu yang baik. Dengan kata lain, masyarakat memiliki pemaham yang baik tentang makna good governance. Inilah salah satu mengapa korupsi semakin meningkat di kawasan tersebut menurut para peneliti.

Akan tetapi, untuk masyarakat lokal sendiri, tidak ada terjemahan yang tepat untuk kata ’korupsi’ ini. Di Tonga misalnya, kata padanan yang hampir sama adalah angakovi, yang berarti ketidakbaikan. Untuk ruang lingkup korupsi sendiri terjadi perbedaan sesuai dengan apa yang dipahami berdasarkan budaya yang ada. Di Nauru hal–hal yang berkaitan dengan korupsi di bicarakan secara luas. Ada juga yang mengartikan korupsi sebagai pemimpin yang tidak pergi ke gereja dan yang berpesta. Sementara di Solomon Islands diartikan sebagai ketidakbijaksanaan.

Lantas bagaimana hubungan antara budaya dengan korupsi. Semakin meningkatnya tindakan korupsi maka hal-hal yang sebelumnya bersifat budaya sering dianggap sebagai korupsi. Seperti dalam istilah ’gift and bribes’. Memang sulit untuk membedakan antara pemberian dan penyogokan/penyuapan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh para elit politik. Inilah yang dimasud oleh pendukung doktrin relativisme budaya, bahwa mungkin hal tersebut bagi masayarakat setempat dianggap sebagai budaya, bukan tindakan korupsi. Jadi kita jangan menilainya berdasarkan pada persepsi kita.

Di kawasan pasifik, gift  merupakan budaya dan tidak dianggap sebagai korupsi, meskipun dinegara lain hal itu dilarang karena dianggap sebagai gratifikasi. Bahkan ketika pemilu, banyak para politisi yang memberikan hadiah (gift). Bahkan memang sering diharapkan oleh masyarakat ketika seorang elit politik mengadakan kunjungan. Dan ini tidak dianggap sebagai penyuapan korupsi. Hal-hal seperti ini lebih sering dilakukan ketika masa pemilu. Bahkan di Fiji, pemberian kepada pemilih itu merupakan satu kesatuan dengan kampanye pemilu. Bentuk lain dari karupsi adalah nepotisme. Adanya kecenderugan untuk lebih mengedepankan kalangan, keluarga, ataupun golongan tertentu saja. Hal seperti ini misalnya terjadi di Papua Nugini, Vanuatu, dan lain-lain.

Akan tetapi saat ini sudah mulai banyak pembicaraan tentang korupsi. Meningkatnya keinginan untuk membicarakan tentang korupsi ini disebakan oleh beberapa hal seperti, semakin meningkatnya perilaku korupsi, menurunnya toleransi terhadap perilaku korupsi, ada keinginan untuk berbicara lebih terbuka, serta menurunya doktrin relativisme budaya. Artinya pemahaman mengenai makna korupsi ini semakin sama seperti yang ada di barat. Kesadaran ini semakin meningka ketika semakin banyak pengusaha yang ikut berpolitik. Sehingga muncullah istilaah pengusaha politisi. Dan juga dengan adanya komisi yang diberikan kepada para politisi agar melaksanakan kode etik. Hal ini sangat menarik, karena seperti membuka cara baru untuk korupsi.

Dalam kondisi deperti ini, media memiliki peranan penting sebagai aat untukmnegungkapkan berbagai kasus korupsi. Terutama jika pelakunya adalah elit politik yang akan denga mudah untuk diberitakan. Akan tetapi,  media juga sering dipenuhi oleh kepentingan tertentu, sehingga dapat dengan mudah disogok dan menjadi todak objektif lagi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa media yang menjadi sarana informatif bagi masyarakat untuk mengenal apa yang disebut tindakan korupsi. Sehingga akhirnya juga akan meningkatkan keinganan untuk membicarakan korupsi di depan umum.