Transnational Crime, Corruption, and Information Technology

Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi, dan semakin meningkatnya kuantitas pengguna teknologi informasi, maka akan semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi. Kemajuan ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif. Oleh karena itulah, maka pada tahun 2000 diadakan konferensi tentang Transnational Crime, Corruption Center, and Information teknology. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu kontemporer terkait dengan penyalahgunaan teknologi infomasi sebagai sarana kejahatan dan sangat berpotensi terjadinya tindakan korupsi. Mereka ingin memberikan solusi tetapi tanpa menghilangkan potensi ekonomi dari pemanfaatan perkembangan teknologi ini.
Konferensi ini berlangsung selama dua hari yaitu pada 30 November-1 Desember 2000 dan terbagi dalam enam panel. Panel pertama membahas Bagaimana teknologi informasi memfasilitasi kejahatan transnasional dan korupsi? Teknologi seperti e-mail, Internet Relay Chat, chat room, newsgroup, enkripsi , dan layanan anonymi online sering disebut-sebut sebagai penyedia akses untuk melakukan kejahatan dan cara-cara baru untuk mengoperasikan perusahaan terlarang. Layanan-layanan ini memberikan potensi untuk meningkatkan kejahatan karena dengan demikian aktivitas mereka menjadi tidak terlihat, lebih efektif, lebih efisien dan lebih rapi. Pemerintah pun akan semakin kesulitan untuk melacak siapa mereka yang melakukan tindakan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah pun sangat sulit untuk membuktikan apakah mereka benar-benar melakukan tindakan kejahatan. Dengan semakin canggihnya teknologi, khususnya internet, memudahkan seseorang untuk melakukan penipuan tanpa harus takut diketahui identitasnya. Karena pelaku tersebut dapat menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan kode pengaman atau bahkan dengan memalsukan identitasnya. Selain itu, proyek pengembangan teknologi informasi juga berpotensi menjadi sasaran korupsi. Dalam proyek semacan ini sangat rentan sekali dengan suap-menyuap.
Menurut Michael Vatis, Direktur Pusat Perlindungan Infrastruktur Nasional (NIPC) FBI, teknologi informasi juga akan semakin mempermudah jaringan kejahatan. Karena dengan adanya sarana internet, membuat komunikasi mereka menjadi semakin efisien, cepat, aman, dan lintas batas. Kejahatan-kejahatan transnasional akan semakin terorganisir dengan baik. Selanjutnya, produksi perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengembangkan tenologi informasi direkayasa (dibajak) sehingga hak kekayaan intelektual seseorang menjadi tidak ada harganya lagi. Selain itu, internet juga disalahgunakan untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan. Karena semua orang bisa mengaksesnya. Seperti informasi tentang teknik pembuatan bom secara sederhana.
Pada panel yang kedua, permasalahan yang dibahas masih seputar penyalahgunaan teknologi informasi untuk kejahatan transnasional dan korupsi tetapi dalam lingkup perspektif internasional. Teknologi informasi memang tidak secara signifikan berpotensi untuk dikorupsi, tetapi justru mempermudah aktivitas korupsi. Salah satu contohnya adalah seperti yang diberikan oleh Michael Hershman yaitu penggunaan internet untuk mentransfer uang. Koruptor dapat dengan mudah memindahkan uangnya ke luar negeri dan menyembunyikannya. Selanjutnya Dinkar Gupta menjelaskannya dengan mengambil contoh kasus di India. Ia memfokuskan pada tiga bidang masalah yaitu pertama, aktivitas kejahatan dalam konteks internet dan sistem komputer. Pembajakan perangkat lunak adalah area utama keprihatinan di India, karena hampir 90% dari perangkat lunak di India adalah bajakan. Kedua dalam bidang jaringan komputer, terutama yang dikuasai oleh negara. Mereka dapat menggunakan jaringan ini untuk melakukan konspirasi memanipulasi data. Ketiga, daerah akhir diskusi adalah telekomunikasi, terutama mengenai penggunaan ponsel. Ponsel sering digunakan oleh para penjahat untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti untuk mengancam seseorang, menipu dan merencanakan kejahatan secara terorganisir. Bahkan ponsel sering digunakan oleh pelaku kejahatan yang ada di penjara untuk berkomunikasi dengan orang luar.
Pada panel yang ketiga, topik yang dibahas adalah masalah Enkripsi dan Privasi. Penggunaan enkripsi ini sangat dilematis. Di satu sisi, proteksi terhadap privasi individu sangat perlu dilakukan. Dengan adanya enkripsi individu akan merasa aman bahwa privasi terjamin. Namun, disisi lain penggunaan ekripsi ini menyebabkan para pelaku kejahatan semakin berani dan merasa aman dalam melakukan aktivitasnya. Dengan demikian mereka tidak akan takut kalau seandainya perilaku mereka akan dilacak. Karena mereka dapat memproteksi akun mereka melalui enkripsi ini. Enkripsi, menurut Dr Denning, digunakan dalam konteks yang berbeda, berbagai bentuk komunikasi, serta penyimpanan data. Untuk masalah privasi sendiri, atau "hak untuk dibiarkan sendiri." Hak pribadi itu harus diberikan jika ia memenfatkannya dengan sah. Namun seiring dengan Pertumbuhan berlanjut dari Internet dan, khususnya, hubungan antara besar sistem informasi terkomputerisasi telah menuntun beberapa industri untuk mencatat bahwa era privasi berakhir. Oleh karena itu Peracikan tantangan ini adalah untuk memastikan privasi sedemikian rupa sehingga informasi yang bergerak di jaringan dan untuk memastikan bahwa identitas diterapkan sedemikian rupa sehingga identitas sebenarnya seseorang dikonfirmasi. Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik apa yang dijelaskan di atas adalah bahwa seseorang harus memiliki alat untuk melindungi dirinya. Kerahasiaan harus berada di bawah kendali individu dan harus memiliki perangkat keras, dan informasi tidak boleh memakai drive dalam bentuk "lunak" yang dapat menyebabkan pencurian dan penyalahgunaan. Solusi lain untuk memastikan privasi adalah bahwa smart card digunakan untuk menyelaraskan sistem informasi dan perangkat keras.
Selanjutnya, panel yang keempat membahas tentang jaringan digital. Dalam hal ini para panelis berusaha untuk mengidentifikasikan cara-cara komunikasi digital membantu kejahatan transnasional dan metode hukum untuk mengatasinya. Marc Zwillinger, melihat jaringan digital ini dari dua perspektif-yang dari masyarakat dan pemerintah. Ada tiga poin pengantar yang ia berikan yaitu pertama adalah semua organisasi non-pemerintah seperti majikan, pengiklan, dan situs e-commerce yang sedang memantau lalu lintas jaringan, lebih besar dari pemerintah, dalam hal yang melakukan pemantauan jaringan. Pemerintah, dengan kata lain, memainkan peran kecil dalam memantau lalu lintas jaringan. Kedua, pemerintah yang memiliki kapasitas teknologi untuk memonitor tidak berarti bahwa pemerintah memiliki hak untuk melakukannya. Ketiga, kadang-kadang pemantauan dapat menjadi hal yang baik. Contoh ini termasuk orang tua menginstal perangkat lunak pada komputer mereka sehingga mereka dapat memantau penggunaan Internet anak-anak mereka. hal ini akan lebih efektif dibandingkan menggunakan telepon, karena mereka bisa mengetik di komputer mereka dan orang lain melihat segala sesuatu yang mereka lakukan. Dengan demikian semua yang mereka lakukan bisa terpantau.
Untuk mencegat konten, penegakan hukum harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang mengatakan seseorang tidak bisa mencegat komunikasi elektronik kecuali ada perintah yang dikeluarkan. Dengan demikian, kami memiliki dua jenis pengawasan, pemerintah dan swasta, yang melibatkan berbagai jenis persyaratan untuk memerankannya. Selanjutnya Mike Godwin, membahas dampak pemantauan jaringan yang mengatakan harus berpikir tentang keseimbangan antara jenis privasi yang dihargai dalam masyarakat, dan keterbatasan pemerintah yang dinilai dalam masyarakat kami, dan kemampuan penegakan hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum. Masalah-masalah ini dipersulit oleh fakta bahwa individu-individu semakin banyak diberdayakan oleh teknologi baru. Hal ini lebih merupakan ancaman terhadap privasi individu dan mengarah ke suatu prerogatif pemerintah yang tidak selalu jelas dibatasi oleh kendala kebijakan legislatif atau lainnya.
Sedangkan pada panel yang kelima, pembahsan difokuskan pada pencarian solusi. Panel berusaha mengeksplorasi apa solusi atau strategi mitigasi untuk menghambat, membatasi, atau mencegah teknologi informasi memberikan manfaat bagi aktivitas kejahatan transnasional dan korupsi. Salah satunya adalah model strategi hukum yang dikembangkan dari hukum kejahatan transnasional terorganisir, menyerukan harmonisasi hukum yang lebih besar, lebih besar kerjasama penegakan hukum, dan pembinaan jaringan penegakan hukum. Model lain adalah yang diterapkan untuk pencucian uang-penamaan dan mempermalukan pusat-pusat keuangan luar negeri untuk mempengaruhi perilaku mereka. John Tritak, membahas pentingnya kemitraan publik-swasta dalam menanggapi ancaman dari kejahatan cyber. Kemitraan ini penting karena mereka memungkinkan mitra untuk mengelola dengan lebih baik risiko dalam era informasi seperti sekarang ini. solusi berdasarkan kemitraan publik-swasta lebih baik dari pada menggunakan rezim yang didasarkan pada peraturan. Untuk membahas kemitraan publik-swasta, pemerintah memiliki peran tertentu untuk bermain. Salah satunya adalah untuk membantu mendukung proses berbagi informasi, terutama dalam hal memberikan informasi tentang ancaman yang lebih tinggi yang tidak disadari, seperti kelompok teroris. Selain itu, untuk mengidentifikasi hambatan potensial untuk berbagi informasi atau untuk investasi yang akan meningkatkan pertukaran informasi, termasuk kekhawatiran seperti pelanggaran anti-trust. Dalam hal kemitraan publik-swasta dalam konteks lintas-sektoral, manfaat paling penting adalah pemerintah dapat memberikan bagi industri untuk mengelola masalah-masalah di dunia cyber.
Yang terakhir yaitu membahas tentang apa saja tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Lou Degni, menunjukan tantangan masa depan penegakan hukum akan dihadapi dalam menangani teknologi yang digunakan oleh organisasi kejahatan. Ada beberapa hal yang menyebakan penegakan hukum memiliki tantangan yang besar. Pertama, apa yang membuat teknologi digital yang menarik bagi penjahat adalah mobilitas mereka yang tawarkan, yang dalam dan dari dirinya sendiri menimbulkan kesulitan bagi penyadapan untuk memantau keran sekarang harus bergerak dengan perangkat komunikasi. Karena protokol transmisi digital, mobilitas dan enkripsi, perangkat ini menimbulkan tantangan untuk melakukan penegakan hukum yang sah, pengawasan elektronik yang berwenang, sehingga membutuhkan teknik intercept yang berbeda dari penegakan hukum yang digunakan yang ada. Kedua, penegakan hukum belum memiliki karyawan yang memenuhi syarat untuk menangani operasi teknologi intensif. Ketiga, penegakan hukum tidak kompetitif dalam hal gaji untuk insinyur teknologi. Akhirnya, penegakan hukum memiliki waktu yang sulit memberikan pelatihan yang lebih baru.
Dengan demikian kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa perkembangan teknologi informasi harus diiringi dengan regulasi yang tidak menghilangkan maupun membatasi manfaatnya bagi kehidupan. Pemberdayaan sumberdaya manusia harus terus dilakukan agar tidak mudah tertipu dan mengerti penggunaan teknologi informasi. Memang dampak negatif (penyalahgunaan) ini tidak bisa dihindari, tetapi setidaknya bisa diminimalisir. Oleh karena itu harus ada kerjasama semua pihak untuk menyelasaikan masalah penyalahgunaan teknologi informasi untuk kejahatan transnasional dan korupsi.

Richard Devetack, Critical Theory, dalam Scott Burchil (et al), theoris of internastional realtions. London: Palgrave, 4th ed, 2009, pp 159-182.

1. Summary Teori kritis berasal dari pemikiran Kant, Marx, Dan Hegel. Tujuan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan, dan persamaan dan sekaligu menganalisa ancaman-ancaman yang muncul dan menyelesaikannya. Inti dari teori kritis Mazhab Frankfrut ini adalah pemikiran untuk memahami sifat-sifat utama dari dari masyarakat kontemporer dengan memahami perkembangan sejarah dan sosialnya. Teori kritis harus meliputi refleksi teori dan mencatat asal-usul dan penerapan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Teori kritis berusaha untuk mengubah epistemologi dengan menggali akar ilmu pengetahuan dengan memberika perhatian kepada hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan berdasarkan hubungan inilah akhirnya ada pembedaan antara dua konsepsi teori. Pertama konsepsi tradisional yang mengharuskan seorang teoritikus lepas dari objek analisisnya (objektif). Sedangkan konsepsi teori menyangkal kemungkinan bebabs nilai dalam analsis sosial. Teori kritis membawa klaim ilmu pengetahuan ke dalam hubungan internasional dengan penelitian yang teliti secara kritis melalui dua cara. Pertama, membahas permasalahan antara konsep tradisional teori dan konsepsi teori kritis. Konsep tradisonal teori dinamakan sebagai Problem-Solving Theory oleh Robert Cox yang menganggap fakta, nilai, subjek, dan objek sangat mungkin untuk dipisahkan. Problem-Solving Theory memandang dunia apa adanya, dengan hubungan sosial dan kekuatan yang berlaku dan institusi-institusi dimana mereka diatur sebagai kerangka yang diberikan untuk tindakan. Tujuan umumnya adalah untuk memperlancar pelaksanaan sistem politik internasional yang terdesentralisasi. Sedangkan teori kritis berasumsi bahwa teori terkondisikan dalam waktu dan tempat tertentu (Theory is always for someone and for some purpose). Teori perlu untuk dikondisikan oleh pengaruh sosial, budaya, dan ideologis. Teori kritis menolak asumsi positivis yang mengharus kan fakta, nilai, subjek, dan objek harus dipisahkan. Etika, tidak seharusnya dipisahkan dari teori dan praktek hubungan internasional, tetapi seharusnya disatukan. Teori kritis berusaha untuk mempromosikan refleksivitas teoritis yang lebih besar. Melalui dua proses, yaitu yang pertama adalah 'kesadaran diri sendiri dari satu waktu sejarah dan tempat yang menentukan pertanyaan-pertanyaan yang mengklaim perhatian', yang kedua adalah 'upaya untuk memahami dinamika historis yang membawa kondisi di mana pertanyaan-pertanyaan ini muncul'. Sehingga mereka menolak anggapan yang menyatakan bahwa tatanan yang ada bersifat abadi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara teori kritis dan teori emansipasi. Teori kritis tidak hanya berkaitan dengan pemahaman realita yang ada di dunia politik, tetapi juga bermaksud untuk mengkritik dan mengubahnya. Inti dari emansipatoris teori kritis adalah untuk menjaga kebebasan, hubungan dominasi, komunikasi yang menyimpang dan pemahaman manusia yang membatasi kemampuannya untuk membuat masa depan mereka penuh dengan kesadaran. Konsepsi emansipasi yang di usung oleh teori kritis berasal dari sebuah hasil pemikiran yang menemukan asal-usulnya dalam proyek pencerahan. Proyek ini umumnya berkaitan pemutusan hubungan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan di masa lalu untuk mendukung perkembangan keadaan yang diperlukan mencapai kebebasan universal. Teori kritis lebih fokus perhatiannya pada hubungan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan dengan mengekspos sifat politis dari pembentukan ilmu pengetahuan. Dimensi praksiologis: etika kosmopolitan dan etika diskursus Teori internasional kritis berusaha memikirkan kembali makna masyarakat dan memperluas kewarganegaraan kosmopolitan dengan menambah sistem negara berdaulat dengan struktur pemerintahan global yang kosmopolitan. Linklater menguraikannya dalam istilah 'triple transformation', yang mengidentifikasi proses-proses yang memungkinkan membongkar hubungan antara kedaulatan, wilayah, kewarganegaraan dan nasionalisme dan bergerak menuju bentuk pemerintahan yang lebih kosmopolitan. Kuncinya adalah dengan memutuskan hubungan antara kedaulatan dan asosiasi politik yang merupakan bagian integral dari sistem Westphalia. Sehingga akan meninggalkan gagasan bahwa kekuasaan, otoritas, wilayah, dan kesetiaan harus difokuskan pada sebuah komunitas tunggal atau dimonopoli oleh satu pemerintahan. Dengan demikian akan menjadi 'decentre' negara dalam bentuk organisasi politik yang lebih kosmopolitan. Hal ini memerlukan negara untuk membangun dan menempatkannya dalam bentuk masyarakat internasional yang saling melengkapi. Linklater mendaftarkan tiga bentuk. Pertama, sebuah masyarakat pluralis dari negara-negara di mana prinsip-prinsip koeksistensi (hidup berdampingan) bekerja 'untuk melestarikan penghormatan terhadap kebebasan dan kesetaraan. Kedua, masyarakat 'solidaris' untuk tujuan moral yang substantif. Ketiga, kerangka Post-Westphalia dengan melepaskan beberapa kekuatan berdaulat negara agar bisa melembagakan norma-norma politik dan moral bersama. Inilah yang selanjutnya disebut dengan kosmopolitanisme dialogis yang berusaha untuk memperbanyak jenis dan tingkat komunitas politik agar mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusai dalam proses pembuatan keputusan . Etika diskursus pada dasarnya adalah pendekatan yang ingin menyelesaikan isu-isu politik dalam kerangka moral. Seperti diuraikan oleh Habermas (1984: 99), etika diskursus dibangun berdasarkan kebutuhan untuk mengkomunikasikan subyek (persoalan) untuk menjelaskan keyakinan mereka dan tindakan dalam hal yang jelas kepada orang lain dan yang kemudian dapat mereka terima atau mereka tentang. Ada tiga ciri utama etika diskursus (wacana), pertama, adalah inclusionary (universal) yang berorientasi pada pembentukan dan pemeliharaan kondisi yang dibutuhkan bagi terciptanya dialog terbuka dan non-eksklusif (tidak mengecualikan salah satu pihak). Kedua, demokratis yang berdasarkan pada pengakuan kebebasan para partisipan untuk menggunakan 'rasionalitas argumentatif'’ untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap klaim validitas yang masih bisa dikritisi. Dengan menggabungkan dorongan inclusionary (universalis) dan demokratis, etika diskursus menyediakan mekanisme yang mampu menguji prinsip-prinsip, norma, atau pengaturan kelembagaan agar menjadi 'kebaikan yang sama untuk semua'. Ketiga, etika diskursus adalah sebuah bentuk rasionalisasi (penalaran) moral-praktis yang dibimbing oleh keadilan prosedural. Etika diskursus berkenaan dengan ‘justifikasi dan aplikasi norma (prinsip moral) yang menetapkan hak dan kewajiban bersama’ dalam situais perselisihan maupun konflik. Ada tiga implikasi umum etika diskursus. Pertama, etika diskursus menawarkan panduan prosedural untuk proses pengambilan keputusan yang demokratis. Etika diskursus menimbulkan pertanyaan bukan hanya tentang ‘siapa’ yang akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga 'bagaimana' dan' ‘di mana' keputusan-keputusan ini harus dibuat. Kedua, memberikan prosedur untuk meregulasikan konflik kekerasan dan memberikan resolusi yang bisa diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Artinya dengan mefasilitasi pihak ketiga untuk mencapai resolusi konflik yang tidak hirarkis dan koersif. Ketiga, menawarkan cara mengkritik dan membenarkan prinsip-prinsip di mana manusia mengatur dirinya sendiri secara politis yang merefleksikan prinsip-prinsip inklusi dan eksklusi. 2. Daftar Konsep Politik : bidang yang berkitan dengan pencapaian kehidupan yang adil Hegemoni :suatu kesesuaian antara unsure kekuasaan, ideology dan kelembagaan yang membingkai pemikiran dan juga membatasi gerakan. Emansipatoris :kebebasan untuk menghilangkan hamabatan-hambatan yang dapat mengganggu orang untuk melakukan sesuatu secara bebas 3. Tujuan Penulis Tujuan penulis dalam buku ini adalah untur menjelaskan alternative teori dalam menganalisa hubungan internasional. Penulis berusaha untuk menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada hubungan ilmu dengan nilai. Penulis ingin menunjukan bahwa proses pembuatan ilmu pengetahuan itu tidak lah netral dan selalu mengandung unsure politis. 4. Pandangan Mahasiswa Penjelasan yang teradapat dalam buku ini cukup kaya akan penjelasan sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca. Buku ini juga syarat akan penejelasan nilai dan etika namun konteks teori kritis tidak dijelaskan perebdaaan dengan post-sturkturalis ecara signifikan, sehingga tidak diketahui perbedaan keduanya dalam kesimpulan. 5. Apakah ilmu itu tidak boleh memihak (netral)? Tidak, ilmu harus memihak. Karena menurut kami, setiap penelitian pasti mempunyai tujuan untuk menjelaskan apa yang ia ingin jelaskan. Penelitian itu tidak selalu dilakukan untuk menghilangkan rasa penasaran, tetapi juga bisa dilakukan untuk menguatkan atau membantah yang telah ada, dalam artian, penelitian harus memihak terhadap apa yang kita yakini agar dapat menyampaikan penjelasan kita. seperti halnya seorang guru matematika yang menjelaskan kepada muridnya, dengan tujuan agar murid dapat memahami penjelasan guru tersebut.

Rusia di bawah Kepemimpinan Mikhail Gorbachev

A. Latar Belakang
Uni Soviet mulai dibentuk sejak meletusnya Revolusi Rusia pada tanggal 25 Oktober 1917. Akan tetapi sejarah awalnya dimulai dengan kedatangan bangsa-bangsa Skandinavia yang dikenal sebagai bangsa Varangia yang dipimpin oleh Rurik dengan menyebrangi laut Baltik. Kemudian pada tahun 862 M ia memasuki kota Novgorod dan memerintah di sana. Pada tahun 882 M Rurik melakukan ekspansi dan menguasai Kiev, kota Slavia yang berkembang menjadi pusat perdagangan antara Skandinavia dan Konstantinopel.
Revolusi Rusia lahir sebagai reaksi kekecewaan rakyat kepada Tsar Nicholas II yang despotis (bentuk pemerintahan dengan satu penguasa baik individu maupun maupun kelompok dengan kekuasaan politik absolut) dan korup. Revolusi oktober ini digerakkan oleh kaum Bolshevik (Bolsyewik) di bawah pimpinan Vladimir Ilyich Lenin. Setelah berhasil merebut tampuk kekuasaan, Lenin mulai mengembangkan teritorial negara ke wilayah skitarnya. Ia kemudian membentuk federasi dengan Uni Soviet (Soviet yang berarti Dewan). Federasi ini dibentuk tanggal 30 Desember 1922 yang terdiri dari 15 negara bagian, yaitu: Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.
Pada tahun 1924 Lenin meninggal dan digantikan oleh Joseph Stalin. Stalin memimpin Rusia dengan tangan besi. Ia sering menindas dan melenyapkan saingan politiknya. Bahkan tokoh sekaliber Leon Trotsky yang berjasa dalam Revolusi Rusia dipecat dan dibunuhnya. Sepeninggal Stalin, jabatan Sekjen Partai Komunis dipegang oleh Nikita Khruschev. Kemudian beralih kepada Leonid Breznev. Pada masa Breznev inilah, Uni Soviet mengalami kemerosotan di segala bidang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, korupsi merajalela dan produk pertanian yang kurang variatif.
Penerus pemerintahan Uni Soviet selanjutnya harus mewarisi kerusakan dan kemacetan ekonomi dari Breznev. Posisi sekjen Partai Komunis beralih kepada Yuri Andropov, dan selanjutnya kepada Konstantin Chernenko hingga akhirnya pada tahun 1985 posisi sekjen dipegang oleh Mikhail Gorbachev. Gorbachev menyadari bahwa kemorosotan ekonomi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, ia ingin memulihkan kondisi politik dan ekonomi Uni Soviet melalui suatu reformasi. Untuk merealisasikan ambisinya, ia mengeluarkan ide reformasi berupa Perestroika (restrukturisasi), Glasnot (keterbukaan), dan uskoreniye (percepatan pertumbuhan ekonomi).


B. Peranan Mikhail Gorbachev dalam membangun Uni Soviet
Mikhail Gorbachev adalah seorang Politikus Rusia yang lahir pada 2 maret 1931. Ia menjabat sekjen Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) atau Communist Party of Soviet Union (CPSU) menggantikan Konstantin Chernenko dan menjadi pemimpin terakhir Uni Soviet (1991). Dia lulus dari Universitas Moskow pada 1955 dengan gelar di bidang hukum. Ketika masih berada di kampus, ia bergabung dan aktif dalam Partai Komunis Uni Soviet (CPSU). Hingga akhirnya ia menjadi pemimpin partai pada 1985. Kebijakannya yang paling terkenal adalah Perestroika dan Glasnot.

I. Sekretaris Jendral Partai Komunis
Partai Komunis Uni Soviet(PKUS) atau Communist Party of Soviet Union (CPSU) merupakan partai poltik yang paling berkuasa di Uni Soviet. Partai ini dibentuk oleh Kaum Bolshevik. Setahun setelah Revolusi Oktober 1917, Bolshevik merubah namanya menjadi Partai Komunis Rusia, lalu berubah lagi menjadi Partai Uni Serikat Komunis (PUSK) pada 1925. Dua puluh tahun kemudian, Partai Uni Serikat Komunis diubah oleh Stalin menjadi Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKUS sampai 1953. Partai ini tidak ada bedanya dengan pemerintah, karena CPSU merupakan satu-satunya partai yang dizinkan pemerintah. Dan setelah Stalin mendominasi Politburo, maka posisi sekjen menjadi sinonim dengan pemimpin partai dan merupakan penguasa de facto Uni Soviet.

Tabel 1
Perubaha Nama Partai Komunis Uni Soviet 1918-1991
Tahun Nama Partai
1918-1925 Partai Komunis Rusia (Communist Party of The Rusia)
1925-1945 Partai Uni Serikat Komunist
1945-1991 Partai Komunis Uni Soviet ( Communist Party of The Soviet Union)

Sejak masih kuliah di Universitas Moskow (University of Moskow), Gorbachev telah bergabung dengan Partai Komunis dan menjadi sangat aktif di dalamnya. Ketika menghadiri kongres partai kedua puluh dua pada Oktober 1961, Gorbachev merasa telah waktunya untuk meningkatkan karirnya dan menuju liga teritorial partai. Dia dipromosikan menjadi Kepala Departemen Organ Partai di Stavropol Kraikom Pertanian pada 1963. kemudian pada 1970 ia diangkat menjadi Sekretaris Pertama. Dalam posisi ini ia membantu reorganisasi pertanian kolektif, memperbaiki kondisi kehidupan pekerja, dan memberi mereka suara yang lebih besar dalam perencanaan. Dan pada 1971, ia menjadi anggota Komite Pusat Partai Komunis. Tiga tahun kemudian, ia diangkat menjadi wakil ke Soviet Tertinggi dan Ketua Komisi Tetap Urusan Pemuda. Selanjutnya pada 1978 ia diangkat ke Sekretariat Komite Pusat Pertanian, menggantikan Fyudor kolakov. Setahun kemudian Gorbachev diangkat menjadi Politbiro (kepala eksekutif dan komite pusat Partai Komunis), otoritas tertinggi di Uni Soviet dan menerima keanggotaan tetap pada 1980.
Selama Yuri Andropov menjabat sebagai sekjen, Gorbachev adalah orang paling menonjol dan paling aktif di Politbiro. dengan posisinya di CPSU, Gorbachev memiliki banyak kesempatan untuk bepergian ke luar negri. Dan ini sangat memperangaruhi pandangan sosial dan politiknya di masa depan sebagai pemimpin negara. Pada1972 ia melakukan kunjungan ke Belgia, dan tiga tahun kemudian memimpin delegasi Uni Soviet ke Jerman. Pada 1983 ia bertemu dengan Perdana Mentri Kanada Pierre Trudeau dan setahun kemudian berkunjung ke Inggris dan bertemu dengan Perdana Mentri Margaret Thatcher.
Setelah kematian Androp[ov pada 1984, posisi sekjen Partai Komunis dijabat oleh Konstantin Chernenko. Namun kepemimpinan Chernenko tidak berlangsung lama dan hanya bertahan satu tahun. Hal ini dikarenakan Konstantin Chernenko sudah berusia lanjut dan ia memiliki gaya kepemimpinan yang berakar pada tradisi Leonid Breznev, sekjen ketiga CPSU (lihat tabel 2). Sehingga akhirnya pada 11 Maret 1985 Chernenko meninggal dan tiga jam kemudian Mikhail Gorbachev terpilih menjadi Sekjen.

Tabel 2
Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet
No Sekjen Masa Jabatan
1 Joseph Stalin 03 April 1922-05 Maret 1953
2 Nikita Khruschev 07 September 1953-14 Oktober 1964
3 Leonid Breznev 14 Oktober 1964-10 November 1982
4 Yuri Andropov 12 November 1982-09 Februari 1984
5 Konstantin Chernenko 13 Februari-1984-10 Maret 1985
6 Mikhail Gorbachev 11 Maret 1985-25 Desember 1991


II. Kebijakan Politik
Setelah resmi menjadi sekjen dan penguasa de facto Uni Soviet, Gorbachev memiliki tujuan untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian yang mengalami kemunduran pada masa Breznev. Dia mengusulkan suatu Program Pembaharuan Samar (Vague Programme of Reform). Dia menyerukan agar secepatnya melakukan modernisasi dan peningkatan teknologi industri serta produktivitas pertanian. Dia juga berusaha melakukan reformasi birokrasi menjadi lebih efisien. Ide perubahan pertama yang ia kenalkan adalah kampanye anti alkohol yang dimulai pada Mei 1985. Maka harga vodka, anggur, dan bir terangkat dan penjualannya pun dibatasi. Program ini membuat pendapatan pemerintah menjadi menurun karena penjualan alkohol akhirnya bermigrasi ke pasar gelap (Black Market). Program ini terbukti menjadi simbol yang berguna bagi perubahan di Uni Soviet. Ide pembaharuan Gorbachev yang terkenal dan membawa perubahan yang signifikan serta secara tidak langsung menyebabkan keruntuhan Uni Soviet adalah Perestroka (restrukturisasi) dan Glasnot (keterbukaan).

A. Perestroika
Perestroika (restrukturisasi) adalah menata kembali berbagai kebijakan di semua bidang yang ditujukan untuk memajukan Uni Soviet. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi stagnasi ekonomi dengan menciptakan mekanisme yang dapat diandalkan dan efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut Gorbachev sendiri Perestroika adalah konferensi pembangunan demokrasi, sosialis pemerintahan sendiri, mendorong inisiatif dan usaha kreatif,...hal ini sangat menghormati individu dan pertimbangan untuk martabat pribadi (conference of development of democracy, sovialist self-goverment, encouragement of initiative and cretive,.... It is utmost respect for the individual and cosideration for the personal dignity). Sebagai contoh adalah di bidang ekonomi yang dijalankan adalah dengan mengadopsi beberapa elemen New Economic Policy (NEP) dari Lenin. Restriksi (pembatasan) pada koperasi dan relaksasi pada aturan ketat kepemilikan dicabut. Begitu juga kebijakan tentang perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat sedikit demi sedikit dikurangi. Kontrol negara pada perusahaan-perusahaan negara juga dikurangi. Kebijakan sosial yang dikenang oleh banyak orang adalah mengenai peningkatan disiplin kader partai dan pekerja serta kampanye anti konsumsi alkohol di kalangan kader partai dan pekerja.

B. Glasnot
Perubahan yang lebih dramatis dan lebih radikal selama kepemimpinan Gorbachev adalah kebijakan yang dikenal dengan Glasnot (transparasi atau keterbukaan) untuk membuka akses publik kepada informasi dan menghapuskan sensor yang selama ini diberlakukan negara. Glasnot bermakna lebih membuka diri pada pergaulan internasional dan memperluas partisipasi masyarakat dalam negara. Gorbachev tampak benar-benar ingin membuat suatu peradaban yang baru dengan adanya kesamaan hak dan kewajiban serta tidak adanya pertentangan dalam dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan dibebaskannya tahana politik terkenal Andrei Sakharop pada Desember 1986. Dia juga menggeser orientasi kebijakan luar negri Uni Soviet ke arah yang lebih independen, mengurangi anggaran belanja pertahanan. Dan juga secara serius melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang dingin dengan negara barat.
tujuan Gorbachev melalui Glasnot adalah untuk menekan kaum konservatif dalam Partai Komunis yang menentang kebijakan Perestroikanya, dan ia juga berharap melalui keterbukaan, kebebasan berbicara diberikan lebih bebas sehingga partisipasi masyarakat akan timbul untuk mendukung ide-ide pembaharuannya.
Keputusan Gorbachev yang dinilai paling berani adalah perubahan undang-undang pemilu 1988. Dia mengusulkan pembentukan eksekutif baru dalam sistem presidensil, serta unsur legislatif baru yang akan disebut Kongres Deputi Rakyat (Congress of People's Deputies). Pemilihan Kongres Deputi Rakyat (KDR) diadakan di seluruh Uni Soviet pada Maret dan April 1989. Ini merupakan pemilu bebas pertama sejak Revolusi Oktober. Dan akhirnya pada 25 Mei 1989, Gorbachev menjabat Ketua Soviet Tertinggi (Chairman of the Supreme Soviet) atau Kepala Negara. Keterbukaan yang dibawa oleh Gorbachev disambut dengan sangat cepat oleh beragam kalangan masyarakat. Glasnot mempercepat kesadaran akan masalah kedaulatan nasional. Sehingga akhirnya memunculkan nasionalisme yang berlebihan dan menjurus kepada keinginan untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Hal ini tidak lain karena Uni Soviet dibentuk melalui penaklukan dan kekuatan militer dengan penganiayaan terhadap jutaan orang. Gorbachev tidak siap menghadapi kondisi yang mengejutkan ini, sehingga mendorong kelompok garis keras di Partai Komunis melakukan kudeta pada Agustus 1991. Peristiwa ini dikenal dengan Kudeta Agustus. Meskipun gagal menurunkan Gorbachev, namun reputasinya semakin menurun. Sehingga akhirnya dia mengundurkan diri sebagai Sekjen Partai Komunis.

III. Keruntuhan Uni Soviet
Melalui reformasi ekonomi dan politik, Gorbachev berusaha membawa Uni Soviet kepada kehidupan yang lebih baik. Sejak diterapkan ide pembaharuan, tumbuh suatu suasana yang lebih hidup di Uni Soviet. Akan tetapi di lain pihak, kebijakan Gorbachev menimbulkan dampak yang tidak diduga sebelumnya. Pertentangan sosial dalam masyarakat muncul. Arus keterbukaan yang dilancarkan tidak bisa membendung keinginan untuk mengubah tatanan kenegaraan ke arah sistem demokrasi ala barat dan tumbuhnya nasionalisme di negara-negara bagian yang menuntut kedaulatan mereka dan hak untuk melepas diri dari Uni Soviet.
Keadaan ekonomi tidak membaik bahkan menjadi lebih buruk dengan reformasi yang dijalankan. Krisis politik yang berkepanjangan mendorong kelompok garis keras di Partai Komunis Uni Soviet yang menamakan diri sebagai Komite Darurat Nasional (State Emergency Committee) di bawah pimpinan Gennadi Yanayev mencoba melakukan kudeta pada 19 Agustus 1991 yang dikenal dengan "Kudeta Agustus". Selama waktu ini, Gorbachev menghabiskan waktu tiga hari (19,20,21 Agustus) di dalam tahanan rumah di Krimea. Akan tetapi usaha perebutan kekuasaan ini dapat digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal (kelompok yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme). Gorbachev berhasil dibebaskan dan dikembalikan kepada kekuasaan.
Gorbachev memang selamat dari kudeta, tetapi reputasinya makin menurun. Dan lebih ironisnya lagi, Kudeta Agustus ini malah melambungkan nama Boris Yeltsin di pentas politik. Gorbachev juga menghadapi kesulitan ekonomi dalam negeri yang semakin parah. Selain itu, kelompok militer mulai terpecah-pecah dan negara- negara bagian banyak yang menuntut kemerdekaan. Pada saat itulah seakan-akan timbul kekosongan pimpinan pusat dan negara dalam keadaan Vacuum of power. Apalagi kemudian disusul dengan pernyataan pengunduran diri Gorbachev sebagai Sekjen Partai Komunis Uni Soviet. Hanya dalam hitungan hari kemudian, semua kegiatan partai komunis dibekukan.
Mikhail Gorbachev akhirnya tersingkir dari panggung politik tidak lama setelah pengunduran dirinya. Kekuasaan kemudian diambil alih oleh Boris Yeltsin. Namun sayang sekali, tindakan Yeltsin tidak didukung semua negara bagian di Uni Soviet. pergeseran kekuasaan berlangsung cepat, gerak ke arah pemisahan diri tidak bisa dibendung lagi. Satu per satu negara bagian memerdekakan diri. Sebelumnya Lithuania pada tanggal 11 Maret 1990 telah melepaskan diri. kemudian disusul oleh Estonia tanggal 20 Agustus 1991 dan Latvia tanggal 21 Agustus 1991serta 12 negara bagian lainnya antara tanggal 21 Agustus hingga 22 September 1991. Akibatnya, runtuhlah negara adi daya Uni Soviet. Pada 8 Desember 1991, Yeltsin bertemu dengan presiden Ukraina dan Belarusia di hutan Belovezh, dekat Brest, Belarusia. Mereka menyepakati untuk membentuk persemakmuran negara-negara merdeka (Commonwealth of Independent States atau CIS) dibawah pimpinan Rusia. Akhirnya pada 25 Desember, Mikhail Gorbachev mengudurkan diri secara resmi, dan sehari kemudian Uni Soviet secara resmi juga akhirnya dibubarkan (ada yang berpendapat Uni Soviet dibubarkan secara resmi saat disetujuinya Perjanjian Belavezha, pada 08 Desember 1991).
C. Kesimpulan dan Analisis
Uni Soviet adalah satu-satunya negara yang bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat setelah perang dunia kedua. Meskipun tidak terjadi kontak fisik antar keduanya, tetapi persaingan yang terjadi adalah persaingan ideologi dan teknologi pertahanan. Sehingga dikenal dengan sebutan Perang Dingin. Dengan sistem pemerintahan Despotisme, Uni Soviet mampu membangun sebuah negara komunis yang besar dan sangat berpengaruh.
Ketegangan akhirnya menurun ketika Mikhail Gorbachev menjabat sebagai Presiden Uni Soviet sejak 1989. Kelonggaran pemerintahan Gorbachev membawa perubahan yang signifikan di internal negara. Lahirnya kebijakan perestroika dan glasnot membuat keinginan negara-negara yang ada dibawah Uni Soviet untuk merdeka semakin menguat.sehingga akhirnya pada akhir 1991 Uni Soviet bubar dan berubah menjadi Republik Rusia dibawah pimpinan Boris yeltsin.
Sistem pemerintahan yang berjalan di masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev sangat sesuai dengan yang dijelaskan oleh Profesor Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Kongres Deputi Rakyat (KDR) atau Congress of People’s Deputies (CPD atau DPR-nya Uni Soviet) memang memiliki kekuasaan yang sangat luas (M.B. hal 305). Hal ini dikarenakan partai yang diizinkan pada saat itu hanya satu partai yaitu Partai Komunis Uni Soviet (Communist Party of The Soviet Union). Sehingga yang duduk di kursi kongres adalah orang-orang dari partai tersebut. Presedium (para pimpinan kongres) memang sinonim dengan pemerintah, sedangkan ketua presedium disebut juga sebagai Presiden Uni Soviet. Terbukti setelah pemilu 1989 Mikhail Gorbachev menjadi Ketua Soviet Tertinggi dan dinyatakan sebagai kepala negara.
Jika kabinet dianggap lebih luas berkuasa (M.B. hal 306), saya tidak setuju karena pada kenyataannya justru Presiden Mikhail Gorbachev lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah ketika ia mengubah UU pemilu 1988. juga dengan adanya pembebasan para tawanan politik. Sedangkat kabinet pada saat itu hanya mengikuti kebijakan presiden. Dan ada satu hal yang saya pertanyakan di dalam buku Profesor Miriam Budiardjo ini, di sana tertulis bahwa UU pemilu yang dirubah oleh Mikhail Gorbachev adalah tahun 1998 (M.B. hal 149). Sedangkan Gorbachev berkuasa hanya sampai 1991. Dan yang sebenarnya adalah UU Pemilu 1988 bukan 1998.